TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu SKIPM dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilangsungkan di Swiss-belhotel Merauke, Kamis (2/2/2023).
Pencanangan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Kepala Badan KIPM, Dr. Ir. Pamuji didampingi Asisten 3 Setda Kabupaten Merauke Bidang Administrasi, Suhono Suryo, Kepala SKIPM Merauke dan pejabat terkait serta penandatanganan WBK dan WBBM.
Kepala Stasiun Karantina Ikan Merauke, Slamet Andriyanto menyampaikan, pencanangan zona integritas adalah upaya untuk mengakselerasi pencapaian tujuan dari reformasi birokrasi. Keberhasilan pembangunan zona integritas ditentukan oleh kapasitas dan kualitas yang mempunyai relevansi dalam kapasitas dan kualitas dari organisasi.
“Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya punya komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM,” ujar Slamet.
WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan kredibilitas kinerja. Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagain besar manajemen perubahan, penataan sistem pelaksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Asisten 3 Setda Kabupaten Merauke, Suhono Suryo mewakili Pemkab Merauke menyampaikan pentingnya perilaku aparatur untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab. Dikatakan, zona integritas lebih ditekankan pada perilaku dalam organisasi.
“Ini adalah langkah awal dan bagian dalam mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan dan perencanaan yang baik. Pemkab sangat mendukung kegiatan ini untuk membangun daerah berdasarkan pedoman zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Kepala Badan KIPM, Dr. Ir. Pamuji mengutarakan bahwa lokasi Merauke akan menjadi pilot project Kementrian KKP untuk penangkapan ikan terukur. Maka Badan Karantina Ikan perlu bekerjasama dengan para mitra terutama dukungan pemerintah daerah dalam mendukung program Kementerian KKP tersebut. Didahului dengan pencanangan WBK dan WBBM di SKIPM.
