TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerinta Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, lakukan pertemuan untuk menindaklanjuti proses pemindahan Ibu Kota Negara pada 2024. Pembahasan ini terkait pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta usai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, agar semua dapat terakomodir, sinergi dengan pemerintah pusat sangat perlu dilakukan.
“Penting dilakukan sinergi dengan pemerintah pusat (Kementerian Keuangan RI) agar kami bisa mengakomodir (kantor pemerintah pusat) setelah Ibu Kota pindah,” terang Pj. Gubernur Heru di Balai Kota, DKI Jakarta, pada Jumat (10/2/2023).
Lebih lanjut, Heru berharap pembangunan di IKN dan DKI Jakarta terus berjalan, serta memberikan kewenangan Kemenkeu dibawah pengawasan Barang Milik Negara (BMN) untuk pemanfaatannya.
“Keputusan pemanfaatannya akan seperti apa merupakan kewenangan Kemenkeu. Kita mengharapkan pertumbuhan pembangunan di IKN Nusantara terus berjalan, sementara keberlanjutan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta juga berjalan dengan baik,” papar Heru.
Untuk pembahasan rencana tata ruang, Ia akan terus bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI Rionald Silaban mengatakan, telah meminta dukungan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka evaluasi serta optimalisasi aset yang ada di Jakarta sehingga dapat memiliki nilai tertinggi.
“Maka dari itu di dalam pembicaran kami dengan Pj. Gubernur, kami minta dukungan Pemprov DKI Jakarta, sehingga aset itu nanti akan memenuhi kriteria ‘highest dan the best use’. Karena Kemenkeu sebagai pengelola BMN, sedangkan kementerian/lembaga itu adalah pengguna, kami sedang siapkan suatu ‘grand design’ terkait pemanfaatan BMN itu sendiri,” ungkap Dirjen Rionald.
