TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Komisi II DPRD Provinsi Maluku, akhirnya menyampaikan kegagalan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) kepada Komisi IV DPR RI.
Kegagalan ini disampaikan Komisi II DPRD Provinsi Maluku kepada Komisi IV DPR RI, saat melakukan agenda penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat (Pempus), belum lama ini.
Menurut Ketua Komisi II, Johan Lewerissa, saat rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kantor Staf Presiden (KSP) terungkap, jika proyek LIN dihentikan.
“Memang secara resmi belum dipublikasikan. Namun, kami harus menyikapi hal ini. Karena ini menyangkut identitas kami rakyat Maluku. Jadi kami mohon, agar persoalan ini bisa disampaikan kepada kementerian terkait, apakah benar proyek LIN ini dihentikan atau tidak. Tetapi kami merasa jika informasi ini benar,” kata Lewerissa saat pertemuan itu.
Menanggapi informasi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema mengaku kaget, dan baru mengetahui jika proyek LIN dihentikan.
“Makanya, kami baru mendengarkan dari pernyataan teman-teman Komisi II DPRD Provinsi Maluku. Di sini, kami berpikir bahwa LIN akan terus diperjuangkan. Nah, makanya masalah berhentinya proyek LIN ini akan kami tanyakan, apalagi bapak/ibu dari DPRD Maluku yang mewakili rakyat sudah sampai ke sini,” tegas dia.
Dia menegaskan, masalah ini akan kembali ditanyakan kepada kementerian terkait. Menurut Lema, jika berbicara maritim dan kelautan, itu berada di Indonesia bagian Timur.
Dia menilai, laut Indonesia bagian Timur kaya akan hasil perikanan yang melimpah. Namun sayangnya, belum bisa mensejahterakan masyarakat di kawasan timur Indonesia.
“Kalau Presiden atau pemerintah itu sering berbicara soal poros maritim dunia, maka mestinya LIN di Maluku itu harus jadi. Kenapa? Karena itu ikonnya pembangunan maritim di Indonesia. Maluku itukan 94 persen terdiri dari laut. Kalau Presiden berbicara soal Go To The East atau membangun dari timur, mestinya sektor perikanan ini menjadi andalan,” tegas legislator asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, saat dihubungi dari Ambon, Sabtu (11/2/2023).
Sementara anggota Komisi IV DPR RI asal daerah pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty menegaskan, sudah saat DPRD dan DPR RI bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membangun Indonesia, dan menjadikan laut sebagai salah satu sumber adidaya Indonesia.
“Seperti yang disampaikan Bung Karno, bahwa jika kita ingin maju, dan diakui sebagai negara besar, maka laut, dan potensi-potensi kemaritiman jangan diabaikan. Dan ini sudah kami sampaikan saat rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar dia.
Terkait LIN dan Ambon New Port (ANP), menurut dia, sebenarnya menjadi catatan dan sejarah kelam bangsa ini. Pasalnya, kedua proyek ini sudah dijanjikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Namun jika kemudian pempus membuat regulasi, dan mengelontorkan anggaran yang tidak adil kepada kami, maka bisa jadi ada cara-cara tidak beradab, karena itu bagian dari tuntutan dari nilai-nilai keadilan harus diperlakukan sama, karena itu adalah nilai Pancasila kita, yang memang harus kita junjung tinggi, dan kita jaga sebagai satu pertautan serta perekat bangsa ini,” tandas Saadiah.
