TEROPONGNEWS.COM, WAISAI – Fraksi Amanat Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Raja Ampat sedikitnya memberikan pendapat akhir fraksi sebanyak tujuh poin penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Dalam Penutupan Rapat Paripurna Keempat Masa Sidang Kedua Dalam Rangka Penetapan dan Pengesahan Raperda APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023, Sekretaris Fraksi Amanat Sejahtera, Fahmi Macam yang dipercayakan sebagai juru bicara fraksi menyoroti permasalahan data administrasi kependudukan di kabupaten Raja Ampat.
Menurut FM, Sapaan Fahmi Macap, persoalan administrasi kependudukan tidak bisa dibiarkan terjadi secara terus menerus, sehingga DPRK Perwakilan Misool ini meminta OPD Terkait untuk berperan aktif turun ke kampung-kampung, terutama kampung yang jauh dari pusat Pemerintahan.
“Terkait persoalan kependudukan, Fraksi Amanat Sejahtera berpandangan bahwa OPD terkait harus berperan aktif turun ke kampung – Kampung terutama dua wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan yaitu pantai selatan dan pantai utara,” ujar FM saat membacakan pandapat akhir fraksi di hadapan peserta sidang, Rabu (30/11/2022).
Sebagai Wakil Rakyat, Kata Fahmi Macap, OPD Teknis diharapkan turun ke kampung-kampung untuk pembuatan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat yang belum memiliki administrasi tersebut sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dengan datang ke Waisai sebagain pusat pemerintahan, Pasalnya masyakarat yang tinggal jauh dari pusat Pemerintahan akan merasa sulit ketika harus ke Waisai untuk pengurusan dokumen Adminduk.
“sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya yang besar terkait pengurusan dokumen Adminduk,” beber FM.
Selian Administtasi kependudukan yang menjadi Sorotan Fraksi Amanat Sejahtera, sebagai sekretaris fraksi, FM juga minta agar peningkatan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat yang adil dan merata di semua sektor.
“untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata perlu peningkatan ekonomi di berbagai sektor utama yakni sektor primer dan sekunder,” tutup Alumni Uncen Jayapura ini.
