TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT – Ketua Ikatan Pengusaha Asli Raja Ampat (IPAR), Abraham Umpain Dimara menanggapi beberapa Persoalan yang terjadi pada dunia usaha pelayaran khususnya kapal penumpang umum yang melayani pelayaran Sorong-Waisai-Sorong PP telah di atur sepihak tanpa memperhatikan kondisi kebutuhan masyarakat Raja Ampat.
Dalam rilis yang diterima media, Sabtu (5/11/2022). Ketua IPAR mengatakan jikalau terjadi penambahan armada tentu sangat membantu memacu pertumbuhan PAD dan menekan angka kemahalan harga tiket yang melonjak naik di karenakan banyak armada tersedia artinya tidak terjadi kelangkaan armada seperti halnya Kelangkaan BBM.
Kepala Kantor KSOP Sorong tidak seharusnya mengatur harga tiket yang begitu tinggi tanpa memperhatikan Sikon (situasi dan kondisi red) perekonomian di Raja Ampat, perlu diketahui oleh Kepala Kantor KSOP Sorong bahwa armada yang beroperasi semua menggunakan BBM Subsidi sehingga perlu di perhitungkan karena subsidi milik rakyat kecil yang telah di berikan untuk membantu OP Armada PT. Belibis Papua dan PT. Fajar Indah Lines sehingga harga tiket tidak boleh naik melambung jauh hingga 125.000 dari harga normal tiket 100.000, padahal pemilik armada tersebut tidak menggunakan BBM Industri sebagai pengusaha akan tetapi menggunakan BBM Subsidi.
Oleh sebab itu kami masyarakat Raja Ampat minta kepada Kepala KSOP Sorong untuk segera memberhentikan praktek-praktek monopoli usaha pelayaran dengan melarang beroperasi terhadap armada lain seperti KM. Ekspress Prisilia 99, anda sebagai bagian dari Pemerintah tentu tahu bagaimana memberikan yang terbaik sebagai Petugas Negara dalam Pelayanan Publik bukan sebagai Pelayanan Pengusaha sehingga anda selalu memihak kepada satu Pengusaha Pemilik Armada PT. Belibis Papua Mandiri yang hanya selogan menggunakan Tulisan Papua tapi sebenarnya bukan milik orang papua, jadi STOP Monopoli usaha di kalangan armada Pelayaran Waisai – Sorong – Waisai.
Perlu diketahui oleh Kepala KSOP Sorong bahwa beberapa surat dari Pemda Raja Ampat yang telah di kirimkan kepada anda tidak satupun di jawab namun selalu saja tidak mengindahkan surat tersebut yang merupakan bagian dari Administrasi dan Kesepakatan Bersama tentang jadwal dan harga tiket, sehingga kami menduga terindikasi Monopoli sebab armada pricilia 99 melakukan Pelayaran dengan harga tiket relatif murah di bawah armada lain milik PT. Belibis Papua Mandiri karena memperhitungkan OP mereka Khusus BBM diberikan Subsidi, mengapa anda sebagai Kepala Kantor KSOP merasa terganggu padahal anda bukan Pemilik Armada melainkan anda adalah merupakan bagian dari Satuan Kerja Pemerintah yang seharusnya mendukung sebab sangat membantu Masyarakat Raja Ampat dan Pemda Raja Ampat dalam Peningkatan PAD.
Sangat Jelas Kinerja Kepala KSOP Sorong tidak terpusat pada Pelayanan Publik melainkan Kepentingan Bisnis dalam Pelayaran, sehingga mengatur Jadwal Pelayaran untuk Armada Express Pricilia 99, 1 hari 1 Kali Pelayaran itupun di Waktu Sore Hari Jam 04.00 seharusnya jadwal itu sudah ditetapkan bersama yaitu Pagi Jam 09.00 dan Siang Jam 02.00 dan telah diketahui oleh seluruh Masyarakat Raja Ampat, Prinsip Keadilan dan Pemerataan tidak ada dalam Kinerja Kepala KSOP Sorong sehingga terjadi Perbedaan Jadwal yang tidak mendasar sama sekali dalam Pelayaran Umum, Soal Harga Tiket juga ditekankan kepada Armada Pricilia 99 untuk harus di sesuaikan dengan PT. Belibis Papua Mandiri.
Ingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pemerintah Pusat melarang Prinsip Monopoli diterapkan dalam Dunia Usaha karena akan memperlambat Pertumbuhan Perekonomian melalui Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Masyarakat pada Umumnya dalam menciptakan Lapangan Pekerjaan (Khususnya Wilayah Papua Barat Raja Ampat).
