TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Juru Bicara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Joy Adriaansz menegaskan, setiap penanganan fasilitas yang terdampak konflik di Kota Ambon, harus dilakukan melalui mekanisme sesuai aturan yang berlaku.
“Semua proses sementara berlangsung. Saat ini, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah dan Camat Sirimau telah memasukkan hasil inventarisasi, dan tim dari Dinas PUPR akan turun ke lapangan, untuk melakukan verifikasi data. Itu mekanismenya,” ujar Adriaansz kepada wartawan, di Ambon, Kamis (17/11/2022)
Hal ini disampaikan Adriaansz, dalam rangka mengklarifikasi informasi yang beredar, bahwa Pemerintah Kota Ambon tidak menindaklanjuti hasil mediasi yang dilakukan PJ Wali Kota, Bodewin Wattimena, beserta Forkopimda Kota Ambon beberapa waktu lalu.
“Pasca Pertemuan dalam rangka mediasi pada saat itu, PJ Wali Kota Ambon langsung memerintahkan PJ Kepala Pemerintahan Batu Merah beserta camat, untuk menginventarisasi rumah-rumah maupun tempat usaha yang terdampak konflik,” ucap dia.
Hal itu, lanjutnya, harus dilakukan dengan detail dan benar-benar valid, sehingga tidak ada data korban yang terlewatkan.
“Penanganan yang dilakukan, nantinya akan menggunakan anggaran tidak terduga. Karena itu, data harus benar-benar valid, sehingga pada saat penyerahan ganti rugi atau perbaikan nanti, tidak ada data yang terlewatkan yang nantinya dapat berdampak buruk ke depan,” tegas Adriaansz.
Karena itu, dia berharap, para korban terdampak konflik untuk tetap bersabar, karena pemkot tidak diam, dan akan segera melakukan perbaikan.
“Saya berharap para korban bisa sabar, karena pemkot akan bekerja cepat dan tepat, untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya,” harap Adriaansz.
Untuk diketahui, pada saat konflik antara kelompok pemuda Kei dan Kailolo beberapa waktu lalu, terjadi pengrusakan terhadap beberapa fasilitas yang ada di seputaran STAIN, antara lain sebuah cafe, dan beberapa usaha dan fasilitas lainnya.
