TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA – Pengurus pusat aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang pro kepada masyarakat adat. Alhasil, banyak terjadi gesekan hingga konflik berkepanjangan.
“Konflik itu tidak akan terjadi jika kebijakan pemerintah selalu pro kepada masyarakat adat,”ujar Kepala Divisi Penanganan Kasus AMAN pusat, Sinung Karto dalam giat sarasehan dalam rangka kongres masyarakat adat di Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (25/10).
Sinung mengungkapkan, pihaknya selalu mendampingi masyarakat adat pada kasus-kasua sengketa adat. Namun, pemerintah kurang memberikan ruang sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat adat kepada pemerintah, baik pusat dan daerah.
“Intinya masyarakat adat tidak pernah mengambil hak orang lain, masyarakat adat hanya mempertahankan hak mereka yang diperoleh turun temurun. Namun terkadang mendapat tindakan kekerasan,”lugasnya sembari mengatakan, pihaknya sudah menangani tindakan kriminilisasi terhadap masyarakat adat sekitar 200 kasus.
Pihaknya sangat berharap masyarakat adat tidak mendapatkan kriminalisasi atas apa yang diperjuangkan, dan sebaiknya pemerintah pusat dan daerah memperhatikan hak-hak masyarakat adat dengan sebaik-baiknya.
Guna diketahui, sarasehan di Kampung Yokiwa mengangkat thema“Memperkuat Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Mandat Konstitusi untuk Menghormati dan Melindungi Masyarakat Adat”. Sarasehan itu dalam rangka kongres masyarakat adat (KMAN) ke-6 di Jayapura.
Ondofolo (pemimpin adat, red) Kampung Yokiwa, Daud Awoitauw mengaku bangga atas kehadiran duta-duta masyarakat adat nusantara yang mengikuti sarasehan di kampung tersebut.
