TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Perkumpulan supir truk Kota Sorong dan Kabupaten Sorong melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Kota Sorong, Senin (17/10/2022)
Para sopir meminta DPRD untuk memberikan solusi, utamanya keluhan para sopir soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan penimbunan BBM yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum yang menyebabkan terjadinya antrian panjang di sejumlah SPBU di wilayah Kota Sorong.
Pada kesempatan tersebut, Sales Branch Manager Rayon I Papua Barat Pertamina Patra Niaga, I Made Mega Adi Sanjaya menjelaskan bahwa sebelumnya pihak Pertamina telah membuat terobosan baru dengan program Subsidi tepat.
“Terkait dengan antrian kita sudah melakukan program Subsidi Tepat Mypertamina. Namun di sini banyak terjadi kebocoran. Misalkan kita menginput Nomor Polisi (Nopol) yang harusnya cuma satu kali yang boleh mengisi, di sana merelakukan pemalsuan seperti menyediakan 3 Nopol, “jelas Made.
Made menjelaskan, pada program tersebut satu kendaraan hanya boleh mengisi 1 kali dalam sehari dengan menggunakan Barcode pada aplikasi Mypertamina. Namun di lapangan ditemukan barcode milik orang lain yang dipegang oleh satu mobil untuk mendapatkan BBM subsidi.
“Jadi ada barcode orang lain yang dipegang sama satu mobil. Jadi tiga mobil itu pegang satu mobil dan itu harusnya tidak boleh jadi harusnya penerima subsidi itu hanya satu mobil satu hari gitu, ” ucapnya.
Untuk pengawasan, pihak operator sudah sudah menekankan ke SPBU-SPBU untuk tidak bermain-main atau bekerjasama dengan oknum atau mafia BBM. Jika ditemukan, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan pemecatan.
“Kami sudah sampaikan ke SPBU bahwa jika kalian bermain-main atau bekerjasama dengan oknum tersebut maka akan diberi sanksi berupa pemecatan. Kami juga mohon bantuan dari aparat keamanan terkait dengan penertiban itu, karena di sini banyak sekali mobil-mobil bodong atau mobil-mobil yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi,”pungkasnya.
Made mengungkapkan, belum lama ini ia sudah melakukan rapat dengan Pemkot Sorong, TNI/Polri dan DPR meminta bantuan pengamanan agar menertibkan oknum-oknum yang hampir melakukan kekerasan di SPBU.
“Kita sudah koordinasi sama Pemda karena kita kalau sendiri dibebankan untuk mengawasi penyelewengan subsidi ini berat, karena banyak oknum-oknum yang bermain di sini. Jadi kalau dari Pertamina kita bisa menindak tegas di SPBU saja karena itu ranah kita. Tapi kalau di luar itu kita tidak memiliki ranah dari segi keamanan. Kalau di SPBU kita berani menertibkan hal-hal tersebut, “pungkasnya.
