TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon mendatangi Kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (1/9/2022). Mereka protes rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
”Kami datang di rumah rakyat ini untuk menyampaikan poin tuntutan kami soal rencana kenaikan BBM. Ini agar aspirasi yang kami disampaikan bisa ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. Bapak dan ibu tolong sampaikan aspirasi kami, terkait kenaikan BBM,” teriak pendemo.
Pendemo mengaku, masyarakat tidak setuju rencana kenaikan BBM. Meski itu masih wacana, pihaknya tetap menolak dengan tegas.
”Kalau BBM naik sudah pasti terjadi krisis ekonomi ditengah masyarakat. UMKM sangat terdampak ketika BBM naik. Ini tidak pro terhadap kepentingan masyarakat di bawah,” teriak mereka.
Selain rencana kenaikan BBM, mereka juga menyoroti masalah pedagang di Pasar Mardika, yang membeli lapak untuk berjualan, dan banjir di Sungai Wai Sakula, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut kemudian mengajak perwakilan pendemo untuk bertatap muka bersama sejumlah anggota DPRD, di ruang Komisi I.
Para pendemo dari HMI, kemudian ditemui sejumlah anggota DPRD. Wakil rakyat yang menerima para pendemo, yakni Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, Wakil Ketua Komisi II Temy Oersipuny, Wakil Ketua Komisi II, Turaya Samal, anggota Komisi II, Halimun Saulatu, Sekretaris Komisi IV, Rovik Afifudin, anggota Komisi I, Mumin Refra, dan Sekretaris DPRD Maluku yang juga Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.
Terkait persoalan lapak, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menyatakan, jika pembangunan lapak adalah kebijakan Wali kota Ambon sebelumnya.
”Pembangunan lapak tidak dilakukan dengan APBD, tapi pakai jasa pihak ketiga. Itu kesepakatan. Karena dibangun pihak ketiga, konsekuensinya pedagang bayar ke pihak ketiga,” beber Wattimena.
Soal besaran lapak pedagang, Wattimena mengaku, pihaknya tidak mau ikut campur. ”Saya tidak ikut campur. Saya justru prihatin soal harga lapak. Memang sangat membebani pedagang. Kami Minta pihak kepolisian mendalaminya,” pinta dia.
Sementara itu, soal banjir di Wai Sakula, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi II, Turaya Samal mengaku, pihaknya sudah meminta pihak perusahaan agar memperhatikan galian C.
”Kita sudah melakukan melakukan on the spot beberapa waktu lalu, dan kita juga telah meminta pihak perusahaan untuk menghentikan kegiatan galian C di lokasi itu,” tutup Samal.
