TEROPONGNEWS.COM, SORONG-
Ketua DPD partai Demokrat provinsi Papua Barat, Abdul Faris Umlati (AFU) disela-sela acara peringatan hari jadi partai Demokrat ke 21 tahun, sekaligus dengan peresmian gedung sekretariat Demokrat Center Papua Barat di kota Sorong, kepada awak media menyebutkan Partai Demokrat sepenuhnya mendukung pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Hal ini ditegaskannya untuk mematahkan pernyataan-pernyataan politik di Komisi II DPR RI, yang mengatakan bahwa partai Demokrat tidak mendukung pemekaran DOB provinsi Papua Barat.
“Dengan tegas saya sebagai ketua DPD partai Demokrat Papua Barat, mengatakan bahwa partai Demokrat secara nasional dan DPD Papua Barat secara khusus mendukung sepenuhnya pemekaran provinsi Papua Barat Daya. Jangan ada statmen yang bilang bahwa Demokrat tidak mendukung provinsi PBD, itu sama sekali tidak benar. Demokrat sangat mendukung lahirnya provinsi Papua Barat Daya,” tegas AFU, sapaan akrab Abdul Faris Umlati.
Sebagai Wakil Sekretaris Birokrasi tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya, AFU mengatakan bagaimana mungkin Demokrat tidak mendukung pemekaran DOB Papua Barat Daya.
Sementara tiga provinsi baru di Papua adalah peran penting partai Demokrat, melalui gubernur Papua Lukas Enembe, yang nota bene adalah ketua DPD partai Demokrat provinsi Papua, tetapi juga melalui fraksi Demokrat di Komisi II DPR RI.
“Kan tidak masuk akan kalau partai Demokrat tidak mendukung pemekaran Papua Barat Daya. Sementara pemekaran tiga provinsi di Papua sana adalah peran penting dari partai Demokrat, lewat gubernur Papua Lukas Enembe, yang mana beliau itu adalah ketua DPD Demokrat provinsi Papua,” terang AFU.
Terlepas dari itu, Abdul Faris Umlati yang adalah bupati kabupaten Raja Ampat itu, menanggapi penetapan rencana ibukota provinsi Papua Barat Daya.
“Saat ini masih ada perdebatan terkait persoalan ibukota provinsi Papua Barat Daya. Sebagai bupati Raja Ampat, saya mau mengusulkan supaya penentuan wilayah ibukota PBD harus representatif dari wilayah-wilayah yang ada di Sorong Raya. Katakanlah kami dari Raja Ampat kalau ibukota itu ditaruh di perbatasan Sorong dan Sorong Selatan, artinya sangat jauh, dimana kami harus menyebrang laut, kemudian lagi harus dengan mobil,” tandasnya.
