TEROPONGNEWS.COM, MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen (Purn) Paulus Waterpauw mewanti- wanti jangan ada ” gerakan tambahan” soal Pj kepala daerah di wilayah Papua Barat. Pulus Waterpauw menyebutnya dengan istilah jangan ada riak- riak yang berlebihan.
Diketahui ada tiga Kepala Daerah di Provinsi Papua Barat masing-masing Wali kota dan Wakil Wali Kota Sorong Drs Ec Lamberthus Jitmau,M.M – dr Pahimah Iskandar, Bupati dan Wakil Bupati Sorong Dr Johny Kamuru,S.H.,M.Si – Sukoharjono,S.Sos.,M,Si serta Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Drs Bernard Sagrim,M.M – Markus Jitmau,S.Sos akan berakhir masa jabatan pada tanggal 22 Agustus 2022 pekan depan.
Ketiga daerah akan diisi Penjabat Kepala Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan hingga pesta demokrasi pemilihan kepala serentak tanggal 29 November 2024 mendatang.
Sesuai mekanisme, penunjukan Pj Kepala Daerah oleh Mendagri setelah mendapat pengusulan 3 nama dari Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Sorong dan Kota Sorong, kemudian Pj Gubernur Papua Barat juga mengusulkan masing-masing daerah 3 nama yang dinilai memenuhi persyaratan.
H-5 menjelang pelantikan Pj Wali Kota Sorong, Pj Bupati Sorong dan Maybrat di Ibu Kota Provinsi Papua Barat tanggal 22 Agustus 2022, sejumlah kelompok melakukan aksi penolakan dengan menggelar aksi demo.
Misalnya di Kota Sorong, Dewan Adat Papua Wilayah III menggelar aksi demo di DPRD menolak nama George Yarangga sebagai Pj Wali Kota, Kadis Perindag Provinsi Papua Barat ini juga yang diusulkan Pj Gubernur Papua Barat ke Mendagri.
Aksi demo damai DAP Wilayah III di DPRD Kota Sorong itu langsung diwarning keras oleh Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw,M.Si.
“Jangan ada riak-riak yang terlalu berlebihan yang kemudian pada akhirnya membuat staknan pembangunan di tiga daerah ini, perlu saya tegaskan ini supaya jangan ada kekosongan jabatan kepala daerah,” jelas Waterpauw saat menjawab pertanyaan wartawan dengan tegas.
Apapun yang diputuskan Kementrian Dalam Negeri, Mantan Kapolda Papua Barat ini berharap seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh mendukungnya demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Salah Satu Tokoh Masyarakat Biak di Kota Sorong Timo Kbarek kepada media ini mengatakan, George Yarangga bukan hantu yang harus ditakuti oleh suku-suku bangsa di wilayah III Doberai ini.
“Jika ditakuti berarti tidak percaya Pak Waterpauw dan Pak Mendagri Tito Karnavian, kelompok yang demo tolak itu saya menduga alat aktor intelektual politik yang merasa kepentingannya melalui usulan 3 nama dari Ketua DPRD Kota Sorong yang tidak berhasil meyakinkan Pak Tito Karnavian,” tulis Timo melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Rabu (17/8/2022) malam.
Timo minta wibawa Pemerintah Pusat dan Propinsi Papua Barat harus dijaga secara konsekuen serta konsisten sesuai undang- undang. “janganlah terjebak dan merasa terancam dengan aspirasi murahan dari kelompok pendemo made in cukong-cukong politik gadungan ala DPRD Kota Sorong,” tambah Kbarek.
