TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku bakal mengevaluasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat, lantaran penyerapan anggaran yang kecil pada sejumlah OPD pada tahun 2021, dengan alasan pandemi Covid-19.
“Jadi harus dievaluasi. Artinya, kemarin saat rapat bersama ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kepada mitra terkait, menyangkut dengan penggunaan tahun 2021. Ada beberapa indikator yang perlu kita lihat. Tapi itu tidak mutlak dilakukan, dalam kondisi yang ada saat itu,” kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Eddyson Sarimanella kepada Teropongnews.com, di Ambon, Jumat (12/8/2022).
Sebenarnya, kata dia, tidak ada masalah, jika laporan pertanggungjawaban keuangannya jelas. Yang terpenting, ada program-program yang terarah untuk kepentingan masyarakat.
“Sekarang jika OPD minta anggaran lebih, maka perlu dipertanyakan. Ini dimaksudkan, agar bisa dievaluasi. DPRD dalam fungsi pengawasannya akan melihat, pad saat pembahasan anggaran nanti,” ujar Sarimanella.
Menurutnya, saat pihaknya menggelar rapat dengan 16 mitra beberapa hari lalu, terungkap, jika ada OPD yang memiliki anggaran sangat kecil.
Saat disinggung mengenai anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku yang kecil, Sarimanella menyatakan, sejak tahun 2021 lalu, Komisi I sudah meminta kepada Pemprov Maluku, agar anggaran untuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku dinaikkan. Namun sayangnya, permintaan itu belum direalisasikan.
“Bagi kami, permintaan itu sangat wajar. Kenapa? Karena kita memiliki beberapa wilayah yang berada di perbatasan. Saya kira, sudah sepatutnya anggaran untuk badan ini ditambah. Karena jika kita lihat, anggaran mereka sangat kecil. Perlu saya ingatkan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku ada berada dari NKRI,” tandas Sarimanella.
