TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai bersama Koalisi Masyarakat Kota Sorong, menginginkan agar Menteri Dalam Negeri, menetapkan salah satu dari dua nama yang diusulkan DPRD dan Walikota Sorong yakni Sarah Konjol dan Julian Kelly Kambu sebagai Penjabat Walikota Sorong.
Selain itu mereka juga menolak George Yarangga dengan Andreas Adii sebagai Penjabat Walikota Sorong.
Ronald Konjol, Wakil Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai saat menggelar aksi damai di Halaman Kantor DPRD Kota Sorong, Selasa (16/8/2022).
Dijelaskan Ronal, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diharapkan menunjuk anak-anak adat Doberai, menurutnya yang menjadi alasan Ronal, Papua sudah dibagi menjadi tujuh wilayah adat sehingga anak ada Doberai diberikan hak berdasarkan Undang-Undang Otsus untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.
“Penunjukan Penjabat Walikota sorong harus anak adat dari wilayah III Doberai kami meliaht ada tiga nama yang diusulkan, dua nama dari waliota sorong, satu nama dari DPRD Kota Sorong, kami mendukung dua nama sebagai anak adat wilayah III doberai, yaitu Julian Kelly Kambu dan Sarah Konjol salah satu dari dua nama ini yang kami minta kepada penjabatar gubernur untuk selanjutnya menunjuk sebagai penjabat walikota sorong,” ujar Ronald Konjol.
Dengan tegas Ronald Konjol Wakil Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberai dengan tegas menolak Andreas Adi yang sebelumnya diusulkan oleh Walikota Sorong untuk mejabat Walikota Sorong. Masih kata Ronald, Andreas Adii yang diusulkan bukan anak adat Doberai sehingga tidak perlu untuk diangkat menjadi penjabat Walikota.
“kami menolak pak adii sebab yang bersangkutan bukan anak adat wilayah III Bomberai,” tegas Ronald.
Wakil Ketua Dua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai, Nabok Srek Lefat menegaskna agar Mentri Dalam Negeri segera menindak lanjuti rekomendasi DPRD Kota Sorong, tentang usulan Pj Walikota Sorong yang disampaikan kepada Mendagrai belum lama ini.
Selain itu Dewan Adat juga menginginkan agar Mendagri menunjuk anak adat wilayah III Doberai yang memimpin Kota Sorong. Jika hal ini tidak diindahkan, maka pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar dengan jumlah massa banyak untuk menduduki kantor Wali Kota Sorong dan Kantor DPRD Kota Sorong.
Sementara Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya yang menerima masa aksi damai tersebut mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat adat ke Mentri Dalam Negeri agar diketahui tentang apa yang masyarakat inginkan.
“Masyarakat datang untuk menyampaikan aspiranya hari ini, maka kami akan menindaklanjuti dengan memberangkatkan empat orang anggota dewan dan perwakilan tiga orang dari dewan adat,” tutur Petronela.
Kata Petronela, sebelumnya DPRD Kota Sorong telah mengusulkan tiga nama putra-puti terbaik dari kota sorong kepada Mentri Dalam Negeri untuk menjadi Pj Walikota Sorong, namun hingga saat ini Mendagri sendiri belum memberikan jawaban tentang usulan DPRD Kota Sorong.
Pantauan media ini sejumlah massa dari Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai bersama Koalisi Masyarakat Kota Sorong mendatangi Kantor DPRD Kota Sorong sembari membuka spanduk tentang aspirasi yang mereka inginkan. Meski begitu, aksi yang berlangsung hampir tiga jam itu berjalan lancer, Jurnalis media pun berikut menuliskan isi dua spanduk yang dibawah para pendemo.
“Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai meminta kepada Mendagri Agar Segera Menindaklanjuti Rekomendasi DRPD Kota Sorong Tentang Penjabat Walikota Sorong,” tulis spanduk para mendemo.
“Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai bersama Kualisi Masyarakat Kota Sorong Menolak Goerge Yarangga Sebagai PJ Walikota Sorong,” bunyi tulisan spanduk lainnya.
