TEROPONGNEWS.COM , MANOKWARI – Salah satu catatan kritis Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat terhadap LKPJ Gubernur T.A 2021 yaitu tentang perjuangan calon DOB Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Tujuh fraksi di lembaga legislatif menegaskan kepada Gubernur Papua Barat bahwa pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Wilayah Sorong Raya harus tetap dilaksanakan untuk mewujudkan percepatan pembangunan sebagaimana visi misi Gubernur Papua Barat yang belum terlaksana hingga saat ini.
Menanggapi catatan dan rekomendasi wakil rakyat itu, Gubernur Drs Dominggus Mandacan,M,Si menyampaikan beberapa hal pendukung yang mengakibatkan terealisasinya pemekaran calon Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, pemerintah Papua Barat dibawah kepemimpin Drs Dominggus Mandacan,M.Si – Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si mendukung penuh upaya perjuangan pemekaran DOB Provinsi baru di Provinsi ini, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya SK tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya, dipimpin Wali Kota Sorong Drs Ec Laberthus Jitmau,M.M bersama para Bupati di wilayah Sorong Raya.
Artinya dengan SK tim percepatan tersebut, para kepala daerah dapat bergerak dengan leluasa memperjuangkan calon DOB tersebut, bukan ketua tim berjalan sendiri tanpa berkoordinasi dengan anggotannya.
Kemudian mengurus sebuah daerah otonom baru (DOB) baik provinsi maupun Kabupaten/ Kota jangan ada pro dan kontra di tengah masyarakat, sehingga timbul perpecahan yang membuat tidak sejalan.
Pasalnya adanya pemekaran DOB itu datang dari rakyat bukan kepentingan para elit pemangku kepentingan sehingga semua komponen masyarakat mendukung maka upaya berjalan mulus, jangan ada pro dan kontra.
“Apakah komponen masyarakat sudah dilibatkan dan meminta dukungan dari masyarakat atau tidak, artinya tidak ada pro dan kontra..? selain itu Kabupaten/ Kota yang masuk dalam DOB PBD itu sudah anggarkan dana dalam APBD atau tidak,? harus semuanya siapkan anggaran semua maju bersama,” jelas Dominggus Mandacan kepada awak media setelah menghadiri rapat paripurna DPR Papua Barat di Ballroom Aston Niu Manokwari, Kamis (28/4/2022) malam.
Dijelaskan Dominggus, pihaknya tetap punya komitmen mendukung kehadiran Provinsi Papua Barat Daya, namun terkait anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak serta merta mengganggarkan dalam APBD tetapi menunggu kebutuhan yang disampaikan tim percepatan pemekaran PBD yang dipimpin Wali Kota Sorong Drs Ec Lamberthus Jitmau,M.M.
Tokoh pemekaran Provinsi Papua Barat ini menegaskan bahwa pada bulan February 2022 lalu, ketua tim percepatan PBD Lamberthus Jitmau mendatangi Gubernur untuk meminta dukungan anggaran terkait dengan kajian akademik dari tim akademisi UGM, permintaan itu direspin baik dengan membuat disposisi kepada bagian keuangan untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022 nanti.
Hal ini menunjukan komitmen penuh dari Provinsi Papua Barat sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Drs Dominggus Mandacan,M.Si – Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si pada saat kampanye di Kota Sorong waktu itu.
“Kita berangkat dari pengalaman Provinsi Irian Jaya Barat (saat ini Papua Barat), semua masyarakat di Papua Barat mendukung cuma saudara-saudara kita di Papua sana yang menolak, kemudian bereskan dulu pelepasan adat daerah yang akan dibangun pusat pemerintaha ibu kota Provinsi, artinya masyarakat adat ini mendukung, ketika komponen masyarakat ini mendukung maka pasti semua urusan hingga ke pusat berjalan lancar dan mendapatkan hasil, namun fakta di calon Provinsi Papua Barat Daya ada pro dan kotra seharusnya tim percepatan satukan persepsi dengan pihak-pihak itu dulu,” jelas Mandacan.
Mantan Bupati Manokwari dua periode ini berharap, jangan mengandalkan ego politik dengan tidak memikirkan faktor pendukung hadirnya DOB tersebut, Dia mencontohkan selama meminpin Kabupaten induk Manokwari sudah berhasil memekarkan lima Kabupaten baru dan satu provinsi tanpa ada persoalan.
“Saya secara pribadi dan sebagai Bupati Manokwari berkorban untuk hadirnya Provinsi Papua Barat dan Lima Kabupaten yaitu, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Manokwari Selatan serta Pegungan Arfak, itu saya sendiri apalagi Papua Barat Daya ada lima kepala daerah, apakah ada yang anggarankan dalam APBD.?” Ujar dengan nada tanya.
Ketua DPW Partai NasDem Papua Barat ini menegaskan bahwa perjuangan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya bukan tanggung jawab Pemerintah Provinsi semata tetapi semua pihak terutama wilayah yang masuk dalam calon DOB itu.
