TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan R.M Wiwieng Handayaningsih melakukan audiensi bersama Kementerian Keuangan di Wilayah Sorong, Selasa (22/2/2022).
Dalama audiensi itu turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat Bayu Andy Prasetya, SE., M.Si., dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Papua, Gatot Sugeng Wibowo sebagai bentuk diskusi dan masukan untuk keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Pada pertemuan tersebut, Wiwieng menyampaikan bahwa pihak BPJS Kesehatan dapat melakukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan di Wilayah Kota Sorong, termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong dan Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua terkait data-data yang diperlukan BPJS Kesehatan.
“Kami mengajak pihak Kementerian Keuangan yang ada di Wilayah Sorong untuk bersinergi mendukung Program JKN-KIS khususnya dalam mendukung kelancaran pembayaran iuran JKN-KIS yang bersumber dari iuran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Iuran Wajib Pemerintah Daerah (IW Pemda),” ujar Wiwieng.
Wiwieng juga menambahkan bahwa untuk memudahkan peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan telah berinovasi dengan adanya aplikasi Mobile JKN, yang dapat digunakan saat akan berobat dapat mendaftarkan melalui aplikasi tersebut, serta system antrean online di fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
“Inovasi ini merespon perkembangan zaman era digital, serta sangat tepat untuk kondisi pandemi saat ini.
“Pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan di Wilayah Sorong seperti KPPN yang ada di Kota/Kabupaten untuk bersama mengawal keberlangsungan Program JKN-KIS agar pelayanannya dapat semakin baik,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Papua Barat Bayu Andy Prasetya, SE., M.Si., mengapresiasi BPJS Kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang semakin dikembangkan untuk kemudahan kami sebagai peserta JKN-KIS.
““Kami akan saling berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan, baik Cabang Sorong dan Cabang Manokwari, dalam hal pertukaran informasi terkait data pembayaran IW Pemda. Dengan audiensi ini, kami siap berkolaborasi untuk mendukung pelaksanaan Program JKN di Provinsi Papua Barat,” tutup Bayu.
