Berita

DPRD Maluku Nilai Pemkab SBT Lambat Tangani Banjir

×

DPRD Maluku Nilai Pemkab SBT Lambat Tangani Banjir

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten SBT, Alimudin Kolatlena. Foto-Rudy Sopaheluwakan/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku menilai, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (Pemkab SBT) lambat menangani banjir yang sering melanda Kota Bula, Ibukota Kabupaten SBT.

1517
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Puluhan rumah warga di Kota Bula tergenang banjir, Minggu (2/1/2022), akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota minyak itu. Rumah warga yang tergenang banjir kebanyakan berada di bantaran Sungai Wailola di Desa Wailola dan di Dusun Waigondal, Desa Bula.

Selain menggenangi puluhan rumah warga, banjir yang disebabkan akibat luapan sungai itu juga menyebabkan sejumlah ruas jalan utama di Kota Bula tergenang. Hal ini menyebabkan arus kendaraan di sejumlah kawasan di Bula terganggu.

“Banjir itu bukan baru satu atau dua tahun, tetapi sudah menjadi langganan setiap tahunnya, jika musim penghujan tiba. Dan terlihat pemerintah daerah lambat. Sepertinya tidak ada keseriusan untuk menanganinya,” kata anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten SBT, Alimudin Kolatlena kepada Teropongnews.com, di Ambon, Senin (10/1/2022).

Dikatakan, beberapa hari lalu Pemkab SBT dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menemui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, untuk membicarakan proses penanganan banjir di Kota Bula.

“Baru-baru inikan sudah ada langkah koordinasi antara pemerintah daerah dengan BWS. Tapi itukan terkesan tiba saat, tiba akal. Tunggu sudah ribut, baru ada gerakan,” tegas Kolatlena.

Untuk itu, dia meminta Pemkab SBT untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif, terkait persoalan banjir tersebut.

Pasalnya, akibat banjir yang sering melanda Kota Bula, aktivitas pemerintahan dan perekonomian menjadi terganggu, karena kantor-kantor milik pemerintah terendam banjir.

“Saya meminta pemerintah daerah untuk lebih serius. Karena bukan saja soal kerugian yang dirasakan masyarakat, bahkan nyawa juga terancam, jika masalah banjir ini tidak segera diselesaikan,” tandas Kolatlena.