TEROPONGNEWS.COM, MAYBRAT – Kepala distrik Aifat Timur Jauh, kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Aikingging dengan lantang meminta Pemda Maybrat agar dalam penetapan APBD Induk kabupaten Maybrat tahun 2022 nanti harus membangun infrastruktur jalan di wilayah Aifat Timur Raya dan Mare Raya.
“Masyarakat wilayah Aifat Timur Raya yang pernah memenangkan pasangan bupati dan wakil bupati Maybrat Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu pada pilkada 2017-2022 dengan perolehan suara sebesar 1.064 suara. Tidak ninta kompensasi berupa uang tetapi kami minta pembangunan infrastruktur jalan mulai dari kampung Sorry Sampai ke Mesyam, dari kampung Kisor sampai Makiri itu yang masyarakat minta,” ujar Nando Aikingging kepada media ini, Rabu (15/12/2021).
Mewakili masyarakat, Nando menilai bupati akan mengakhiri masa jabatan tanpa ada pembangunan di wilayah Aifat Timur Raya, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan disana seperti ada kubu TPN-OPM. Kelompok TPN-OPM tersebut tidak merasa puas dengan hasil kerja mereka , kelompok tersebut bekerja di Kampung tetapi tidak diperhatikan dengan baik, padahal kepemimpinan bupati dan wakil bupati Maybrat periode 2017-2022 hanya tersisa 8 bulan lagi.
Oleh sebab itu, Ferdinando Aikingging berharap penetapan APBD Induk Tahun 2022 nanti Pemda Maybrat harus membangun infrastruktur jalan dari kampung Aisa – kampung Ainesra, Aiyata-Aifam dan perlu adanya peningkatan Jembatan dari Kamundang Sampai Aimau.
“Saya minta kepada Pemda Maybrat agar dana Otonomi khusus (Otsus) yang dikucurkan dari pusat ke daerah pada tahun 2022 nanti harus diberikan kepada orang yang bersuara minta Papua Merdeka, jangan kasih dana Otsus itu kepada orang di wilayah Ayamaru dan Aitinyo saja, hal itu ibarat orang lain yang bekerja ,orang lain yang makan, hal itu sangat aneh sekali,” ujar Nando Aikingging bernada keras.
Lebih lanjut ia menambahkan dana Otsus tidak boleh dialihkan ke wilayah lain tetapi harus fokus pada daerah yang kemarin terjadi Konflik .
Ia berharap kepada Bupati Maybrat Agar di tahun 2022 nanti pembangunan itu harus ada asas keseimbangan dan pemerataan di wilayah Aifat Timur Raya dan Mare Raya, jangan hanya pembangunan itu pusatkan di suatu daerah tertentu saja, contoh kasus jangan pembagian proyek mulai dari Ayamaru, Fategomi sampai di wilayah Aitinyo saja,”pungkasnya.
Menindaklanjuti hasil rapat kerja antara bupati dan walikota bersama gubernur Papua Barat pada beberapa bulan lalu, terkait dengan Kegiatan pembangunan harus diberikan kepada orang asli Papua (OAP) biar mereka saja yang kerjakan, jangan kasih kegiatan sama orang bukan Papua akhirnya OAP jadi penonton di negeri sendiri.
“Saya minta kepada bupati-bupati kecil yang ada di Dinas PU dan Bappeda dibagian Krisnadak agar tidak boleh lagi otak-atik proyek, dan juga bermain data sebab masyarakat di wilayah Aifat Timur Raya dan Mare Raya membutuhkan jalan raya,” tegas Nando Aikingging.
