TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT- Wakil Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, S IP, MM.M.Ec, Dev, membuka pelatihan kader Sistema Administrasi dan Informasi Kampung (Saik+) Papua Barat dan Sistim Data yang dimiliki oleh Kabupaten Raja Ampat yang diprakarsai oleh Bappeda kabupaten Raja Ampat dan KOMPAK, di aula Bappeda Raja Ampat, Senin (11/10/2021).
Pembukaan SAIK+ Program Strategi Peningkatan Pembangunan Kampung Otonomi Khusus (PROSPPEK-Otsus) Provinsi Papua Barat Bagi Kader Prosppek Kampung Di Kabupaten Raja Ampat, merupakan inisiatif bersama Pemprov Papua Barat dan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota yang pendanaannya bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Untuk bantuan keuangan terai dari,
Kampung sebesar 225 juta rupiah, Kelurahan sebesar 150 juta rupiah, Distrik sebesar 100 juta rupiah. Kucuran uang yang sangat besar ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kampung, kelurahan dan distrik dalam bidang ekonomi maupun pelayanan dasar khusus bagi Orang Asli Papua,” ujar wakil bupati, Orideko Burdam.
Dikatakannya, dana Otsus yang besar harusnya mampu meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam kampung/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurut mantan kepala BPKAD Raja Ampat itu, selain dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kelurahan/ kampung, guna mengembangkan dan mendukung pengelolaan data yang kontekstual mencakup data kependudukan sosial dan ekonomi diantara orang asli Papua dan non orang asli Papua.
Program Prospek-Otsus merupakan program untuk perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola Pelayanan Dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
Direktur Eksekutif BaKTI, M. Yusran Laitupa, menyebutkan program tersebut, merupakan program kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) guna mendukung Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung- Otonomi Khusus (PROSPPEK-Otsus).
Program PROSPEK-Otsus mendukung peningkatan layanan garis depan di Papua barat dengan melakukan intervensi langsung ke unit garis depan utama yaitu, Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Pemberdayaan Kampung.
