Gedung DPRD Provinsi Maluku. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Sudah sekitar satu bulan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Teluk Ambon milik Perusahaan Daerah Panca Karya tidak beroperasi

KMP Teluk Ambon yang merupakan alat penyeberangan antar pulau, dari Negeri Waai di Pulau Ambon dan Negeri Kailolo di Pulau Haruku.

Akibatnya dari tidak beroperasinya KMP Teluk Ambon ini, menyebabkan distribusi logistik berupa barang dagangan dan kebutuhan lainya ke Kailolo maupun daerah lain di Haruku tidak berjalan maksimal, sehingga menghambat perekonomian warga.

Hal ini membuat Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa (PB HIPPMAK) Kailolo maupun Forum Komunikasi Mahasiswa Hatuhaha (FKMH) mengeluhkan masalah ini ke Komisi III DPRD Provinsi Maluku.

Komisi III DPRD Provinsi Maluku kemudian bergerak cepat, dan menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan Maluku Tengah (Malteng), Perumda Panca Karya, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Maluku, BP.HIPPMAK Kailolo dan FKMH Hatuhaha yang bertempat di ruang rapat komisi III, Selasa (12/10/2021).

Dalam rapat tersebut PB. HIPPMAK Kailolo dan FKMH Hatuhaha yang diwakili oleh Najib Marasabessy menyatakan, selama satu bulan ini KMP Ferry Teluk Ambon tidak lagi melayani penyeberangan dari Waai ke Kailolo, dan juga tidak ada pemberitahuan pada masyarakat.

“Sehingga masyarakat lalu bertanya, kenapa tidak ada lagi fery yang beroperasi. Bukan saja itu, tetapi jadwal fery juga tidak menentu jam berapa beroperasi, sering mengalami perubahan,” kata Najib Marasabessy dalam rapat itu.

Menyikapi keluhan, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Malteng, Egen Picarima mengungkapkan, selama ini tidak ada pemberitahuan dari pihak PD Panca Karya menyangkut tidak beroperasinya KMP Teluk Ambon.

“Sebenarnya setiap bulan harus memberikan laporan bagi kami di Dishub Malteng, namun selama ini tidak ada laporan sama sekali pada kami sebagai pemberi ijin operasional, dan kami akan mengevaluasi kembali ijin yang diberikan,” beber Picarima.

Menjawab itu, pihak PD Panca Karya yang diwakili oleh Manager Keuangan, Fenty mengaku, ada kerusakan mesin pada KMP Teluk Ambon beberapa waktu yang lalu, sehingga tidak bisa beroperasi, lantaran alatnya harus dipesan dari perusahaan pembuat mesin kapal.

“Alat yang dipesan itu datangnya tiga minggu setelah dipesan, dan sudah di ganti, sehingga mulai Senin (11/10/2021), KMP Teluk Ambon sudah melayani seperti biasa.

Dia juga mengatakan, pada tanggal 22 September 2021 sudah diberitahukan kerusakan kapal. “Ini mungkin karena miskomunikasi, dan kami janji untuk manajemen akan kami benahi,” janji Fenty.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Ayu Hindun Hasanussy meminta, agar pihak-pihak terkait harus saling menyalahkan. Baginya, langkah koordinasi sangat penting.

“Dan jika ada perubahan jadwal keberangkatan, maka harus diberitahukan,” kata Ayu mengingatkan.

Anggota Komisi III lainnya, Ikram Umasugi mengapresiasi mahasiswa, lantaran telah melaporkan masalah ini ke DPRD.

“Kami mengapresiasi mahasiswa, karena bisa melihat masalah ini dan melaporkan pada DPRD. Saya kira, harus ada koordinasi lintas sektor supaya tidak mandek,” Ikram Umasugi.

Sedangkan Fauzan Husni Alkatiri mendesak. PD Panca Karya harus di berikan sanksi, jika tidak diberikan ijin, karena lemah dalam kordinasi, yang mengakibatkan masyarakat yang dirugikan.

“KMP Teluk Ambon yang dimiliki PD Panca Karya ini sering mengalami kerusakan. Untuk itu, perlu ada perhatian dari pihak-pihak yang berkompeten, agar bisa melihat permasalah kapal yang sering mengalami kerusakan,” kata Fauzan.

Wakil Ketua Komisi III, Hatta Hehanusa mengaku, jika ada laporan dari mahasiswa, jika tidak pernah diberitahu adanya kerusakan kapal.

”Tadi ada laporan teman-teman ikatan pemuda, pelajar, dan mahasiswa forum aliansi masyarakat Hatuhaha, terkait kapal feri trayek Waai-Haruku yakni KMP Teluk Ambon, yang sudah satu bulan alami kerusakan tetapi mereka tidak tahu,” katanya.

Dia juga berharap, jika ada perubahan jadwal keberangkatan, maka harus diberitahukan ke masyarakat.

”Kita tahu bersama masyarakat di Pulau Haruku itu lebih banyak memanfaatkan kapal feri itu, untuk mengangkut aneka jenis barang, kecuali untuk mengangkut manusia agak jarang, karena banyak speedboat yang berlabuh di Tulehu dan cepat tiba di tempat tujuan,” tandas dia.

Mengenai masalah keselamatan yang berada pada instansi vertikal, maka komisi akan lakukan koordinasi, terutama dengan KSOP mengenai tingkat keselamatan transportasi yang ada di speedboat untuk pelayanan antarpulau.

”Karena tingkat gelombang di laut Maluku cukup ekstrim dan kadang-kadang sangat tinggi dan banyak juga korban jiwa, sehingga perlu disiapkan alat-alat keselamatan,” pinta Hatta Hehanussa.

Berita lain untuk anda