Kemenko Marves Tinjau Pelabuhan dan Bandara di Raja Ampat

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati bersama Deputi 3 bidang Koordinasi Infestasi dan transportasi Kemenko Marves meninjau objek vital di kota Waisai Raja Ampat. Foto Aken/TN.

TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT- Genjot perekonomian kabupaten Raja Ampat, melalui pembangunan infrastruktur, Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves-RI) melalui Deputi 3 Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Ayodhia G.I. Kalake bersama tim, meninjau sejumlah infrastruktur dasar di kota Waisai kabupaten Raja Ampat, Senin (18/10/2021).

Didampingi Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, Deputi 3, Ayodhia G.I. Kalake bersama Asisten Deputi (Asdep) dan tim meninjau sejumlah fasilitas umum, seperti Pelabuhan Waisai, Pantai WTC, dan Bandara Marinda Raja Ampat.

Dalam kunjungannya di kabupaten Raja Ampat dan meninjau secara langsung sejumlah objek vital seperti pelabuhan dan bandara termasuk kawasan pantai WTC yang merupakan salah satu icon kabupaten Raja Ampat, Deputi 3 Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, akan menindaklanjuti mengenai proses pembangunan dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur di kabupaten Raja Ampat.

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, berharap dengan adanya kunjungan Deputi 3 Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Ayodhia G.I. Kalake di Raja Ampat, akan menjawab segala kebutuhan pembangunan infrastruktur demi menunjang pengembangan Pariwisata Raja Ampat.

“Tentunya dengan kunjungan bapak Deputi tiga bidang Koordinasi Infrastruktur dan transportasi Kementrian Marves di Raja Ampat, akan menjawab kebutuhan pembangunan di Raja Ampat, khususnya pembangunan infrastruktur, salah satunya untuk pengembangan Pariwisata Raja Ampat,” ujar bupati Faris Umlati.

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Balai Cipta Karya Unit Pengelolah dan Pelayanan Wilayah Sungai Kementrian PU Wilayah Provinsi Papua Barat, Kepala Seksi Perencanaan Wilayah I PB, Balai BPPW Cipta Karya Provinsi Papua Barat, serta sejumlah instansi terkait.