Soleman Dimara, Kader Partai Golkar Raja Ampat. Foto ist.

TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT- Pelaksanaan Musyawarah (Musda) IV partai Golkar kabupaten Raja Ampat, dinilai tidk berdasarkan petunjuk DPP Golkar Nomor : Juklak-2/DPP/Golkar/II 2020, tentang musyawarah- musyawarah dan rapat-rapat partai Golkar, perubahan atas petunjuk pelaksanaan Nomor: Juklak-5 DPP/Golkar/XII/2016 tentang perubahan Juklak -4/DPP/Golkar/XII 2015 tentang penyelenggaraan musyawarah- musyawarah partai Golongan Karya di daerah. 

Pernyataan ini disampaikan Soleman Dimara, salah seorang kader partai Golkar kabupaten Raja Ampat, di Waisai, Rabu (15/9/2021).

Menurutnya, pada saat pelaksanaan Musda, panitia Musda satu bulan sebelumnya sudah harus terbentuk guna melakukan persiapan tahapan dan proses penjaringan bakal calon (balon) ketua DPD, kemudian diumumkan secara terbuka kepada publik terkait pelaksanaan pendaftaran tersebut.

“Pembentukan panitia Musda itu, harusnya satu bulan sebelum pelaksanaan Musda, itu panitia sudah terbentuk kemudian panitia melakukan tahapan proses penjaringan bakal calon ketua DPD lalu diumumkan pelaksanaan pendaftaran itu secara terbuka untuk umum, begitu,” ujar Soleman Dimara

Dikatakannya, Musda partai Golkar Raja Ampat, kali ini terkesan tertutup. Ditambah lagi, lewat Musda tersebut, secara aklamasi Hendrik Wairara terpilih sebagai ketua Golkar Raja Ampat.

“Saya kaget, kenapa tiba-tiba ada Musda Golkar, terkesannya tertutup. Sepertinya ini sudah di design secara diam-diam. Apalagi yangg terpilih hari ini dalam Musda Golkar adalah suami dari mantan ketua Golkar Raja Ampat yang lama. Kan, ini istilahnya baku tukar kamar saja, Ibu Selvi Wanma selaku istrinya pak Hendrik Wairara pindah ke provinsi lalu suaminya gantikan posisi jadi ketua DPD Golkar Kabupaten Raja ampat seakan-akan Golkar ini milik kelompok dan keluarga tertentu tanpa melihat pemetaan Politik Golkar secara global,” tegasnya.

Dirinya (Soleman Dimara) mengaku kuatir, apa yang menjadi harapan partai Golkar dari pusat sampai daerah tidak maksimal sesuai harapan Golkar pada Pileg dan Pilkada tahun 2024 mendatang.

“Saya sangat kuatir, apalagi seorang Hendry Wairara yabg pernah menjabat ketua DPRD dua Periode di Raja Ampat. Menurut saya progresnya apa yang menjadi catatan sejarah dalam masa kepemimpinannya bahkan yang kedua periode tidak selesai dan digantikan oleh saudara Reynold Bula, ini yang menurut marwah Golkar harus digaungkan secara terbuka tidak boleh secara tertutup karena Golkar ini milik seluruh anak bangsa jangan diskenariokan untuk kepentingan sekelompok orang saja,” tegas Dimara.

Selanjutnya Dimara menilai, untuk mengurus partai Golkar di Raja Ampat haruslah kader partai yang berdomisili di kabupaten Raja Ampat, bukan kader yang tinggal di luar Raja Ampat (Jakarta) supaya konsolidasi partai itu bisa tersentuh sampai ke bawah.

“Selanjutnya saya (Soeman Dimara) menilai bahwa untuk mengurus partai Golkar di Raja Ampat, haruslah kader yang berdomisili di Waisai, bukan orang yang tinggalnya di Jakarta, hal inikan supaya konsolidasi partai itu bisa sampai ke bawah,” terangnya.

Dirinya menyebutkan, bahwa lebih tepat partai Golkar ini dipimpin oleh kader yang ada di Waisai, seperti Marthinus Mambraku atau Reinold Bula. “Kalau buat saya partai Golkar Raja Ampat ini lebih tepat dipimpin oleh bapak Marthinus Mambraku atau pak Reinold Bula. Mereka-mereka inikan Kade yang menetap di Waisai. Partai inikan bukan milik kelompok tertentu,” imbuhnya.

Dikatakannya, jika hari ini dirinya ditanyakan terkait keterlibatan dalam Musda, dan dianggap tidak loyal terhadap partai, oleh sekelompok orang. Yang menjadi alasan menurut Soleman Dimara adalah, karena yang bersangkutan masih mempertahankan rekomendasi Golkar pasca Pilkada Raja Ampat 2020.

“Kalau saya ditanya terkait keterlibatan dalam Musda dan dianggap tidak loyal terhadap partai oleh sekelompok orang. Itu karena saya masih mempertahankan rekomendasi Golkar pasca Pilkada 2020 kemarin yang merekomendasikan pasangan FARIS-ORI dan kelompok yang lakukan Musda Golkar Raja Ampat itu, adalah mereka yang saat itu berlawanan dengan rekomendasi Golkar serta mendukung kotak kosong dan semua bukti ada video,” tandas Soleman Dimara.

Ia pun berpesan agar ketua umum DPP Golkar dan para petinggi dan pengurus DPP partai Golkar harus jeli melihat persoalan yang sebenarnya, bahwa kader mana yang mengamankan rekomendasi DPP Golkar (ketum) dan kader mana yang bersebrangan, supaya ada asas keadilan dan keseimbangan dalam memutuskan persoalan, soal hari ini punya pilihan untuk ke partai yang lain. “Saya belum bisa kasi komentar, biarkan waktu yang menjawab,” Soldim alias Soleman Dimara.

Berita lain untuk anda