TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Membaca dinamika perpolitikan secara nasional, maupun secara khusus di wilayah Provinsi Papua Barat yang akhir-akhir ini seakan membias tanpa arah mengundang keprihatinan para kaum milenial untuk menghadirkan sebuah lembaga konstitusi demokrasi, yakni Lembaga IDCS.
Lembaga Institute Of Democracy And Civil Society (IDCS), merupakan lembaga demokrasi yang memberikan ruang edukasi dan diharapkan dapat menyajikan berbagai sajian informasi politik, edukasi politik dan gambaran arah politik kepada masyarakat.
Abu Kelian, S,sos sebagai Direktur IDCS Papua Barat mengatakan bahwa hadirnya lembaga ini sesungguhnya berangkat dari rasa prihatin anak muda kaum milenial, yang melihat dinamika demokrasi tanpa arah di Provinsi Papua Barat.
“Hadirnya IDCS ini tentu berangkat dari keprihatinan kami kaum milenial, melihat dinamika perpolitikan di Provinsi Papua Barat yang akhir-akhir ini seakan kehilangan roh. Olehnya itu, dianggap perlu untuk kemudian kami gagas lembaga demokrasi ini sebagai ruang edukasi dan penyelamatan demokrasi di Papua Barat, khususnya bagi kami kaum milenial mendapatkan berbagai sajian informasi politik yang akurat,”ucapnya usai syukuran deklarasi IDCS secara sederhana di kafe teras kayu, Sorong, Selasa (14/9/2021).
Disamping itu, kata Abu, melalui IDCS, kaum milenial juga bisa mendapatkan edukasi tentang politik yang benar, beretika, dan mengedepankan kesantunan dalam berbagai kepentingan politik di atas tanah Papua.
“Kami sadar betul, bahwa politik menjadi instrumen paling dahsyat dalam membawa perubahan ke depan tetapi kalau politik tidak dikelola secara baik, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar terutama kepada kami kaum milenial sebagai the next leader ke depan, “terangnya.
Harapannya, dengan hadirnya lembaga IDCS ini dapat membantu peran-peran strategis dalam hal demokrasi. Oleh karena itu, Abu meminta doa dan dukungan dari semua pihak demi eksisnya lembaga tersebut.
“Kami harapkan dukungan dari semua pihak, demi eksisnya lembaga ini dalam mengawal berbagai momentum demokrasi yang elegan, transparan dan bermartabat di Provinsi Papua Barat,” tutup Abu.
