TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) melakukan kunjungan kerja ke pulau Doom, distrik Sorong Kepulauan, kota Sorong, Selasa (28/9/2021).
Adapun anggota komisi I DPR yang melakukan kunjungan kerja di pulau tersebut yakni Abdullah Gazam, Drs. Muslimin Zainuddin, Agustinus R. Kambuaya, S. IP, Jerkius Saiba, Musa Dowansiba, dan George K. Dedaida.
Dalam kunjungan kerja itu, anggota komisi I melakukan pertemuan dengan masyarakat di kantor distrik Sorong Kepulauan, untuk mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti.
Dalam forum tersebut, sebagian besar para orang tua (Ortu) mengeluhkan adanya pungutan biaya terhadap anak mereka yang mengikuti Sekolah Polisi Negara (SPN). Menurut mereka, biaya SPN tersebut dinilai sangat memberatkan, terlebih penghasilan yang mereka dapatkan hanya cukup untuk makan sehari-hari.
Salah satu anggota Komisi I fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR PB, George K. Dedaida mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, terutama para orang tua yang anaknya tengah mengikuti SPN.
“Kami dari fraksi Otsus, setelah kami turun ke lapangan dan mendengarkan apa yang tadi dikeluhkan oleh masyarakat terkait biaya tambahan SPN, apalagi sebagian anak mereka lulus Bintara jalur Otsus, maka kami merasa penting untuk menindaklanjuti hal ini, “ucap George.
Sebelumnya, kata George, pihaknya sudah memanggil Kapolda Papua Barat melalui Biro SDM dan mengklarifikasi bahwa hal itu adalah politik bersama Casis. Namun setelah pihaknya mengecek langsung ke masyarakat, mereka menyampaikan bahwa biaya itu diluar dari kesepakatan bersama yang ditimbulkan oleh SPN.
“Makanya kami dari komisi I, dan juga dari fraksi memandang perlu untuk kita harus ke sana, memastikan di wilayah sekolah atau tempat study mereka terkait apa yang terjadi. Distorsi antara Polda dan masyarakat kita harus luruskan, dengan meluruskan itu kita harus ke tempat SPN mereka masing-masing,”terangnya.
Apabila, sambung George, distorsi informasi terkait adanya biaya tambahan pada SPN benar adanya, maka pihaknya akan berunding dengan pemerintah daerah dan Polda Papua Barat.
“Kalaupun ada biaya tambahan, harus dibicarakan dengan pemerintah supaya kita bisa melihat pada perubahan dari APBD, maupun biaya sisa. Kita juga akan bicarakan ke pihak Polda Papua Barat dalam melihat persoalan ini agar bisa diselesaikan dengan baik, “pungkasnya.
sementara itu, Abdullah Gazam yang juga didampingi H. Muslimin Zainuddin selaku sekretaris Komisi I, mengatakan bahwa yang terpenting dari kunjungan ini adalah bagaimana dari lembaga DPR Papua Barat mendapatkan banyak informasi penting terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang memang selama ini tidak tersampaikan kepada pemerintah.
“Harapannya, dengan kunjungan ini kami bisa mendapatkan semua informasi tersebut sekaligus saran masukan yang konstruktif, yang berhubungan dengan komisi kami untuk kemudian kami bawa dan perjuangkan secara kelembagaan di DPR Papua Barat,” terang Gazam
