Berita

Pembubaran Vaksinasi Di Terminal Remu Sorong Karena Alasan Prokes

×

Pembubaran Vaksinasi Di Terminal Remu Sorong Karena Alasan Prokes

Sebarkan artikel ini
Walikota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau, M. M,. (Foto:Mega/TN)

TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Walikota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitamau, M,M., membenarkan adanya upaya pembubaran kegiatan vaksinasi DPW partai Nasdem Papua Barat yang dilakukan oleh Satpol PP di terminal Remu, kota Sorong, Sabtu (21/8/2021),

1505
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Upaya pembubaran itu spontan menjadi tontonan warga sekitar. Namun setelah berunding dengan pihak panitia, akhirnya diurungkan pembubaran tersebut dan kegiatan vaksin kembali dilanjutkan.

Dikatakan Walikota Sorong, pembubaran yang dilakukan oleh Satpol PP semata-mata karena menjalankan tugas, bukan karena kepentingan lain apalagi politik.

“Jangankan acara besar-besaran, undangan nikah saja yang hadir 50 orang saya tidak keluarkan izin sampai hari ini. kegiatan tadi pagi yang sempat terjadi perbedaan persepsi tidak ada kepentingan lain, Satpol PP hanya melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, “kata Lambert.

Menurutnya, kegiatan vaksinasi yang dilakukan di terminal Remu itu menggunakan atribut Partai dan bukan Birokrasi, serta menggunakan fasilitas daerah untuk kelancaran kegiatan.

“Kegiatan apapun dilakukan boleh saja tapi sepanjang dia punya izin belum tentulah kami lakukan seperti itu. Kakak saya sekaligus orang tua saya, Dominggus Mandacan, beliau adalah Gubernur kami, saya hormati. Tapi tadi pagi, setelah beliau tiba disini, jabatan gubernur dia tanggalkan dan gunakan jabatan partai Nasdem Provinsi Papua Barat Barat. Kegiatan partai jangan digabung dengan birokrasi,”terang Lambert.

Lambert memahami bahwa vaksinasi adalah program prioritas pemerintah yang wajib dilaksanakan, namun pihak penyelenggara harus memperhatikan prosedur kegiatan mulai dari izin, hingga penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.

“Kami bukan tidak mau vaksin, vaksin ini adalah program nasional, siapapun dia harus melaksanakan. Tapi caranya yang kami tidak setuju, tidak ada izin kok, begitu juga dari Polresta. Kami sangat takut dengan menghadirkan masyarakat begitu banyak, disitu terjadi peluang besar penyebaran virus COVID-19. Itu saja, tidak ada kepentingan lain atau tendensi lain,”tegas Lambert.

Lambert sekali lagi menegaskan, bahwa pihaknya bukan menolak pelaksanaan vaksin tersebut, melainkan khawatir dengan adanya kerumunan yang bisa menyebabkan penyebaran Covid-19 semakin meluas.

“Mohon maaf, Satpol PP bukan menolak, hanya saja kembali kepada kerumunan tadi. Satpol PP berusaha untuk menepis itu sedini mungkin supaya orang tidak terlalu kumpul. Jadi mari kita sama-sama bergandengan tangan, untuk biasakan hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran virus itu. Apalagi kota Sorong merupakan daerah tingkat II yang jumlah kasusnya Covid-19nya meningkat di Papua Barat, “pungkasnya.