TEROPONGNEWS.COM, SORONG- Ketua Fraksi Persatuan Nasional Demokrat DPR Papua Barat, Saul Rante Lembang, S.T, M.M, menanggapi pernyataan politisi PDI Perjungan Kota Sorong, Yosep Titirlolobi, S.H, terkait kinerja Pemerintahan provinsi Papua Barat dibawah kepemimpinan Dominggus Mandacan-Mohammad Lakotani (DoaMu), yang disampaikan di salah satu media online, beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataannya, Yoseph Titirlolobi mengatakan, selama 4 tahun kepemimpinan DoaMu tidak ada pembangunan dan hanya melakukan pencitraan.
Menurut Saul Rante Lembang, pernyataan yang dilontarkan politisi PDI Perjuangan yang dipakai untuk menyerang gubernur dan wagub Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani, tidak ada indikator yang akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan terkesan terlalu mengada-ngada.
“Pernyataan yang dilontarkan oleh politisi PDI Perjuangan itu, tidak ada indikator yang akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan terkesan terlalu mengada-ngada. Indikator apa yang dia pakai, seperti orang yang tidak ada kerjaan saja,” ujar Saul Rante Lembang, Senin (9/8/2021).
Selain itu kata Saul, persoalan kepala daerah menghadiri acara peresmian tempat ibadah atau kegiatan kemasyarakatan akar rumput itu bukan suatu pencitraan tetapi mendekatkan diri dengan rakyatnya.
Kegiatan ini bukan saja dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tetapi pasti semua kepala daerah di Indonesia sehingga sangat tidak tepat jika hal ini digunakan sebagai indikator oleh Yosep Titirlolobi untuk menilai kinerja kepemimpinan Doa-Mu jilid 1 ini.
“Sangat keliru kalau politisi PDI Perjuangan Yosep Titirlolobi menggunakan kunjungan gubernur ke masyarakat akar rumput sebagai indikator, dan selama 4 tahun kepemimpinan DoaMu tidak ada pembangunan alias nol besar di Provinsi Papua Barat, karena kehadiran Gubernur itu atas undangan dari masyarakat pada acara adat, keagamaan maupun lainnya, mereka menginginkan kehadiran beliau, yang jelas ini merupakan kepedulian sosok pemipin kepada rakyatnya,” tegas Lembang.
Ditegaskannya, bahwa kehadiran Gubernur Papua Barat itu juga memberikan bantuan baik secara pribadi maupun pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBD sudah menjadi tugas kepala daerah.
“Perlu diketahui bahwa dalam pembangunan di Papua Barat disusun dalam perencanaan jangka panjang, menengah dan RKPD semua program pemerintah dijabarkan dalam DPA setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan provinsi Papua Barat,” terangnya.
