Anggota DPR RI, Robert Joppye Kardinal. (Foto:Mega/TN)

TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Anggota DPR RI, Robert Joppye Kardinal menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong dari tiap-tiap usaha banyak yang bocor.

Menurutnya, berbagai bidang usaha yang digeluti masyarakat kota Sorong cukup banyak. Apalagi, untuk usaha Minuman Keras (Miras) yang berizin dan, dan diketahui peredaran minuman beralkohol Kota Sorong cukup banyak.

Oleh karena itu, Robert Kardinal meminta pihak kepolisan, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak dan menyelidiki kebocoran PAD itu.

“Apalagi beredarnya Miras yang berizin itu seharusnya memberikan pemasukan yang besar juga kepada kas daerah. Namun pada faktanya tidak seperti yang diharapkan, dimana masih banyak kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, “ujar Robert kepada media ini, Minggu (13/6/2021).

Menurutnya, masih banyak kebocoran-kebocoran yang harus menjadi perhatian pihak kepolisian, kejaksaan, dan KPK di Papua Barat, terlebih khusus di Kota Sorong.

“Harus diperhatikan betul apakah mereka-mereka ini membayar retribusi sesuai dengan jumlah minuman keras yang mereka masukkan,” kata Robert.

Robert menegaskan bahwa masalah kebocoran retribusi ini jelas menjadi serius, pasalnya Kota Sorong merupakan daerah yang tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan hanya mengandalkan penyediaan jasa.

“Jujur saja, Kota Sorong ini tidak punya SDA, jadi yang bisa diandalkan hanya jasa saja, termasuk di dalamnya penyediaan Miras yang tentunya berizin ini. Bisa dibilang Kota Sorong sangat bergantung dari retribusi penjualan jasa ini. Kalau di retribusi penjualan jasa ini saja bocor, dari mana lagi Kota Sorong bisa mendapat pemasukan,”ucapnya

Robert juga mengamati, di kota Sorong mempunyai beberapa tempat judi yang berkedok sarana hiburan. Seharusnya, apabila tempat tersebut memiliki izin semestinya ada retribusi yang ditarik oleh Pemda.

“Saya mengamati ada beberapa tempat mainan game yang menjurus ke judi. Kalau memang ada izinnya dari pemerintah kota berarti ada retribusinya, berapa yang diterima oleh Pemda itu juga harus dikejar. Hal inikan mendukung semangatnya pak walikota yang ingin mendapatkan banyak PAD dari segala macam usaha yang ada di Kota Sorong, “terangnya.

Tak hanya itu, kata Robert, selama berada di Sorong pihaknya mengamati ada upaya-upaya dihentikannya penyelidikan terkait Galian C. Sebagai anggota DPR pihaknya akan membuat laporan tertulis kepada Gakkum KLHK, untuk kemudian dikoordinasikan dengan Mabes Polri.

“Ini semata-mata agar kota Sorong yang kita cintai menjadi ramah lingkungan dan tertib. Apalagi aktivitas galian C disekitar tanjung kasuari berdampak pada pencemaran lingkungan laut karena. Karena dengan hancurnya laut, berarti tidak ada pemasukan bagi masyarakat yang punya tempat wisata. Apalagi, pengakuan bapak Walikota yang bahwa seharusnya PAD yang diterima dari galian C hampir 60 milyar, tapi diterimanya hanya 1 milyar per tahun. Ironis sekali, dimana sisanya?, “pungkasnya.

Berita lain untuk anda