Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Foto ist.

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA- Partai Demokrat menanggapi permintaan pelaku Kongres Luar Biasa (KLB) Ilegal Deli Serdang dan relawan Jokowi yang minta Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan SBY untuk meminta maaf kepada Presiden dan Moeldoko.

Menurut Herzaky Mahendra Putra,
Kepala Badan Komunikasi Strategis
DPP Partai Demokrat, justru sebaliknya, gerombolan KSP Moeldoko yang seharusnya meminta maaf kepada rakyat dan Presiden.

“Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan. Mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia,” ujar Mahendra Putra, melalu rilis yang diterima, Sabtu (3/4/2021).

Dikatakannya, sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara.

Dijelaskan, kalau kepada Presiden, sudah jelas. “KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya. Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar,” tandasnya.

Ditegaskan bahwa gerombolan Moeldoko harusnya minta maaf kepada Presiden, karena sering membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Juga mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat.

“Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden. Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini,” tegasnya.

Berita lain untuk anda