TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Anggota DPR RI Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie meminta pemerintah kota Sorong tidak saling lempar kesalahan dan tanggungjawab.
“Untuk masalah banjir di kota Sorong kita sudah lihat, dan problemnya itu kita saling melempar tanggung jawab. Seperti pak walikota membahas pantun, terkait pernyataan saya di Youtube beberapa waktu lalu. Padahal bagi saya sebenarnya itu adalah pelarian dari tanggung jawab. Kita tahu bahwa banjir itu terjadi di jalan nasional, tapi banjir itu terjadi karena drainase yang tidak memadai. Hal tersebut menyebabkan air tertahan dan lari ke jalan, selama inikan tidak diperhatikan oleh Pemda, “jelas Jimmy Ijie kepada awak media di Sorong, Kamis (4/3/2021)
Menurut Jimmy Ijie, permasalahan tersebut tidak semuanya harus diserahkan kepada pemerintah pusat. Sebab, pemerintah daerah punya tanggungjawab untuk mengatasi permasalahan drainase di tingkat lingkungan.
“Kalau itu diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat mana yang mau menjawab, pemerintah pusat hanya mengurusi yang urusannya dengan pusat yaitu jalan nasional, jalan nasional saja ada soal, misalnya bagaimana kita mengalirkan endapan air di depan bandara tembus ke sungai di depan Mega. Sementara di depan bandara ada kebun kangkung milik masyarakat yang mereka minta ganti rugi, pemerintah pusat tidak urus soal ganti rugi itu, itu urusan pemerintah kota Sorong. Bayar dulu, bebaskan itu semua baru usulkan ke kami, kami akan bicarakan untuk dibangun, “terang Jimmy Ijie.
Selain itu, permasalahan banjir lainnya disebabkan oleh tidak adanya drainase yang tidak terintegrasi.ul Untuk mengatasi masalah tersebut, bulan Maret 2021 ini pihaknya bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) akan mulai melakukan pengerukan sungai remuk sedalam 17 meter.
Tidak hanya sebatas dikeruk, dari bibir sungai itu 10 meter arah kiri kanan juga harus dikosongkan untuk dibangun jalan inspeksi, dan nantinya rumah-rumah yang ada di pinggir sungai harus menghadap kedepan, agar warga malu jika harus hendak membuang sampah ke sungai.
“Selama ini problemnya kita tidak punya drainase yang terintegrasi, air dia mengalir semau dia saja, keluar dimana itu urusan dia. Seharusnya kita manusia ini mengatur aliran itu ketemu dimana supaya tidak menjadi bencana buat warganya, itu yang kita sebut dengan teknis drainase yang terintegrasi,”ucapnya.
Dikatan Jimmy, anggaran untuk pengerukan sungai remu sudah ada di tahun ini. Namun kata Jimmy, masih ada problem yang harus diselesaikan yakni dampak dari pengerukan sungai remu tersebut. Dimana warga di bantaran sungai remu harus direlokasi.
“Sebenarnya untuk mengungsikan mereka kami bisa bicara dengan kementrian perumahan, untuk bangun rumah bagi mereka. Cuma lahannya siapa yang siapkan kan pemerintah Kota Sorong yang harus siapkan lahan. Kepala dinas lingkungan hidupnya saja mengatakan sudah tidak ada lahan lagi di Kota Sorong, katanya kalau mau bangun ya ditengah laut terpaksa kita bikin rumah apung saja. Berarti tenaga besar, uang besar lagi, “imbuhnya.
Jimmy menambahkan, bahwa ia ditawarkan oleh salah satu warga bermarga Malaseme yang bersedia tanahnya yang seluas 3 hektar dipakai untuk membuat perumahan di KM. 13 belakang UT.
“Ada tanah mereka sekitar 3 hektar di belakang UT, mereka mengusulkan bangun perumahan, nanti saya coba panggil orang itu untuk dibicarakan supaya kita bangun perumahan khusus disitu. 3 hektar itu bisa dapat sekitar 500 rumah, jadi kita bisa ungsikan masyarakat bantaran sungai remu kesitu,”pungkasnya.
