TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Anggota Komisi IV DPR RI, H. Sulaeman L. Hamzah menyampaikan bahwa setiap pembahasan mengenai daerah pilihan (Dapil) Papua di senayan, Merauke menjadi bahan diskusi yang terus menerus dilakukan.
Aspirasi yang diserap dari masyarakat dan dibawa ke tingkat pusat selalu mendapat perhatian serius. Untuk itu, H. Sulaeman bersama Anggota DPR Papua, Fauzun Nihayah melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup, Bulog Merauke, dan para distributor pupuk untuk membahas berbagai persoalan yang terjadi di dinas dan mitra.
“Informasi yang saya dapatkan pada rapat gabungan kelautan, kehutanan dan pertanian, termasuk mitra ada beberapa hal yang dibahas salah satunya soal impor beras. Presiden sudah menunjukan sikap untuk tidak ada impor beras. Kami juga sudah menyatakan sikap menolak rencana impor beras dari Kemendag,” ujar H. Sulaeman di Swissbel Hotel Merauke.
H. Sulaeman menegaskan kepada dinas terkait dan mitra supaya menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara satu dengan yang lain agar pembangunan di semua sektor berjalan lancar. Terutama mendukung Merauke sebagai lumbung pangan nasional dapat tercapai sehingga kualitas dan produksi beras Merauke mampu memenuhi kebutuhan di Papua dan luar Papua bahkan mengkespor keluar negeri.
Setiap informasi penting harus disampaikan ke tingkat masyarakat supaya tidak terjadi salah persepsi. Masalah menonjol yang ramai diperdebatkan adalah pupuk, karena sosialisasi ke tingkat masyarakat dianggap masih kurang, sehingga masyarakat menganggap ada permainan.
“Dari waktu ke waktu pupuk selalu bermasalah. Entah terlambat datang atau telat dibagikan ke petani. Ini harus diperhatikan, sayang sekali daerah kita ini menjadi lumbung pangan nasional tapi masih banyak masalah yang belum diatasi. Dinas harus lebih teliti lagi,” ucap anggota legislatif Fraksi NasDem itu.
Selanjutnya, karena belum mendapatkan jawaban yang yang pasti, ia masih mengangkat soal bantuan bibit yang sempat dikeluhkan petani karena tidak tumbuh. Menurutnya, kondisi ini sangat merugikan petani.
“Pada kunjungan saya kemarin waktu reses, saya temukan itu dan tadi saya ulang lagi, tapi belum ada jawaban yang sempurna. Kita akan menelusuri apakah dari dana APBN atau APBD, sebab sudah merugikan para petani,” tegas Sulaeman.
Kesempatan itu, ada usulan untuk membuka peternakan skala besar di Merauke. Pada periode sebelumnya H. Sulaeman sudah berencana untuk membuka peternakan moderen di Merauke. Usulan di atas diharapkan ada komitmen bersama pemerintah daerah dengan harapan kebutuhan daging di Merauke dapat terpenuhi bahkan bisa menyuplai keluar Merauke.
“Kalau mereka Koordinasi berjalan baik, maka tugas saya akan lebih ringan saat memberi laporan ke pusat usai kunjungan ke daerah. Secara prosedur ,dinas langsung mengusulkan di kementriannya, dan saya akan mendorong dalam rapat-rapat resmi.
Saya butuh dukungan dari sini supaya paket yang sama bisa dapat,” tambahnya.
Sebagai tanggung jawab akan tugas yang diamanahkan rakyat, H. Sulaeman bersama Anggota DPR Papua, Fauzun Nihayah dan Anggota DPRD Kabupaten Merauke tak bosan-bosan menjaring banyak aspirasi dari masyarakat untuk memperjuangkan di tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat pusat hingga membuahkan hasil.
“Saya menyerap banyak aspirasi dari masyarakat. Usulan ke kementriannya jalan, tapi juga pengawas secara politik terus dilakukan. Semua yang kita lakukan semata-mata untuk membangun daerah ini,” tutupnya.
