TEROPONGNEWS.COM, MANOKWARI-
Hasil survey Polingkita.com terkait pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gubernur provinsi Papua Barat tahun 2022 mendatang, yang beredar di kalangan masyarakat beberapa hari terakhir ini, dinilai membohongi publik.
Hasil survey pertama yang dibuat pada tanggal 25 Desember 2020 beredar di group WhatsApp muncul beberapa figur calon Gubernur Papua Barat yakni Drs Dominggus Mandacan, Drs Ec Lamberrthus Jitmau,M.M, Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si, Drs Bernard Sagrim,M.M, H. Abdul Faris Umlati,S.E, Gabriel Asem,S.E.,M.Si dan drg Alfons Manibuy,D.E.S.S.
Dari hasil survey Gubernur petahana Drs Dominggus Mandacan menepati peringkat pertama dengan presentasi 61,6 % (4.749 suara), disusul Wali Kota Sorong Drs Ec Lamberthus Jitmau,M.M presentasi 30,1% (2.320 suara), Wakil Gubernur Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si 4,1 % (317 suara), Bupati Maybrat 1,3 % (98 suara), Bupati Raja Ampat 1,3 % (97 suara), mantan Bupati Teluk Bintuni drg Alfons Manibuy,D.E.S.S. 1,0 % (80 suara) dan Bupati Tambrauw 0,6 % (44 suara) dengan total 7.705 suara.
Tiba-tiba muncul lagi hasil survey yang dibuat polingkita.com pada tanggal 29 Desember 2020 dimana Wali Kota Sorong Drs Ec Lamberthus Jitmau,M.M presentasi 64,6 % (2.251 suara) disusul Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan hanya 26,2 % (914 suara), Wakil Gubernur Mohammad Lakotani 6,4 % (222 suara), Bupati Tambrauw Gabriel Asem 0,8 % (29 suara), Bupati Maybrat Drs Bernard Sagrim 0,7 % (26 suara), Bupati Raja Ampat H. Abdul Faris Umlati,S.E 0,7 % (26 suara) dan mantan Bupati Teluk Bintuni drg Alfons Manibuy 0,5 % (19 suara) dengan total 3.487 suara.
Namun sangat disayangkan hasil survey polingkita.com yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2020 hanya beredar hingga 1 Januari 2021 sudah dihapus alias tidak muncul lagi, sedangkan Hasil survey pertama yang dibuat pada tanggal 25 Desember 2020 masih beredar sampai sekarang.
Wakil Ketua bidang politik dan pemerintahan daerah DPW NasDem Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H kepada media ini, Senin (4/1/2021) mengatakan, jika hasil survey poling melalui media sosial ini digunakan sebagai dasar penentuan elektabilitas figur seorang pemimpin yang diinginkan masyarakat Papua Barat maka sangat jauh dari standar metode ilmiah dalam penggunaan survey.
“Karena sistim poling yang digunakan polingkita.com ini tidak tau respondennya dari mana, sample yang digunakan seperti apa, kan bisa saja orang di Amerika Serikat sana memilih salah satu calon didalam poling itu kemudian masuk dalam presentasi, kemudian kita tidak bisa menjamin dengan sistim seperti itu apakah satu orang hanyab memiliki satu akses untuk mengsubmite pilihan atau bisa berdobol-dobol, kan kita tidak tahu itu,” ucap Syamsudin Seknun.
Pendiri lembaga survey LP3N Papua Barat itu mengutarakan bahwa poling seperti ini merupakan permainan anak-anak yang tidak bisa digunakan sebagai referensi untuk menetukan salah satu kandidat berpengaruh atau memiliki elektabilitas yang tinggi di suatu daerah.
“Poling ini sangat lucu dan pasti diketawain oleh orang-orang yang masih waras pikirannya, saya khawatirkan dari poling ini menggiring opini masyarakat, yang jelas kami DPW Partai NasDem Papua Barat tidak pernah terpengaruh dengan hasil poling tersebut, karena kami belum tahu apakah hasil poling ini dilakukan oleh lembaga survey yang kredibel atau tidak,” ujarnya.
Menurut legislator muda Papua Barat itu bahwa itu bahwa lembaga survey yang kredibel tidak pernah menggunakan poling sebagai sample penentuan elektabilitas dari figure seorang calon kepala daerah.
Dia berharap, media yang menggiring opini hasil poling ini harus mengklarifikasi tentang lembaga survey atau komunitas yang bersangkutan dalam menggunakan metode poling tersebut, sehingga membentuk opini masyarakat yang menyesatkan.
Hal senada juga disampaikan salah satu warga Kota Sorong, Herman David menegaskan bahwa jangan ada pihak-pihak yang menggiring opini menuju pilgub 2022 dengan membuat poling survey calon Gubernur Papua Barat.
“Tolonglah jangan membuat pembohongan publik kepada kami masyarakat dari poling survey pilgub Papua Barat yang menggiring opini masyarakat yang menyesatkan,” kata Herman kepada media ini melalui telpon celulernya, Senin (4/1/2021).
Herman berharap masyarakat tidak terpancing dengan isu politik pilkada gubernur Papua Barat yang belum jelas pelaksanaannya pada tahun 2022, 2023 atau 2024 itu.
