TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Penyerapan anggaran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku pada tahun anggaran 2021 sangat kecil. Alasannya, karena pandemi Covid-19.
“Waktu rapat dengan 16 mitra kemarin, kami melihat, bahwa penyerapan anggaran masih sangat kurang. Mereka beralasan karena masalah pandemi Covid-19, sehingga banyak kegiatan yang tertunda,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Michiel Tasane kepada Teropongnews.com, di Ambon, Rabu (10/8/2022).
Menurut dia, dari banyaknya anggaran yang digelontorkan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku memiliki anggaran yang sangat kecil, yakni Rp 1 miliar per 1 tahun anggaran.
“Semoga di APBD tahun depan, kami akan berjuang, agar anggaran untuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku bisa ditambahkan. Bagi kami, kehadiran badan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI,” tegas Tasane.
Lebih lanjut dia mengaku, untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku ada sedikit persoalan, lantaran laporan keuangan yang disampaikan kurang terperinci, sehingga perlu dievaluasi.
Saat disinggung mengenai anggaran untuk Biro Umum Setda Maluku yang lebih besar, Tasane menegaskan, kendati memiliki anggaran yang besar, namun ada dua kegiatan yang tidak direalisasikan. Salah satunya adalah pengadaan lift.
