TEROPONGNEWS.COM, MANOKWARI- Proyek USAID SEA menyelenggarakan kegiatan penutupan kegiatan proyek USAID SEA di Provinsi Papua Barat sekaligus menyampaikan hasil capaian proyek yang dikerjakan melalui kemitraan erat dengan pemerintah daerah, para mitra pelaksana, pemangku kebijakan, dan masyarakat lokal.
USAID melalui Proyek Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) mendukung program prioritas pemerintah pusat dan daerah khususnya dalarn pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) untuk upaya konservasi keanekaragaman hayati laut dan penguatan sektor perikanan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir.
Acting Director Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Andrea Pavlick, menyampaikan apresiasi setingginya kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, seluruh mitra pelaksana dan berbagai pemangku kepentingan bagi komitmen yang kuat sehingga terwujud kemitraan di Papua Barat bagi pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan.
Dari berbagai capaian ini, menurut Andrea, Pemerintah Amerika Serikat, melalui USAID, menyampaikan rasa bangga atas hasil kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Pemerintah AS melalui USAID merasa bangga melihat hasil kerja sama yang sangat baik ini bersama dengan Pemerintah Provinsi& Papua Barat. Tiga Kawasan Konservasi Perairan ini akan memberikan manfaat penghidupan bagi lebih dari 13,000 nelayan di 43 desa dari ketersediaan ikan yang lebih lestari serta peluang dari sektor ekowisata bahari,” ujar Andrea Pavlick dalam sambutannya, Senin (21/12/2020).
“Meskipun USAID SEA hampir berakhir, USAID tetap berkomitmen untuk bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam perikanan berkelanjutan dan konservasi laut untuk melindungi lautan kita saat ini dan di masa depan,” ucapnya lanjut.
Gubernur Papua Barat diwakili oleh Sekda Nataniel Mandacan, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Arnerika Serikat melalui USAID Indonesia atas pelaksanaan proyek USAID SEA selama lima tahun yang dimulai pada tahun 2016.
“Seperti kita ketahui, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Proyek USAID SEA telah melakukan kerja sama yang bertujuan memperkuat tata kelola sumber daya perikanan dan kelautan, serta konservasi keanekaragaman hayati di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 Indonesia.
Selama masa proyek, USAID SEA menginisiasi berbagai program dalam hal pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Kawasan Konservasi Perairan, Rencana Tata Ruang Laut, serta Penegakan Hukum dalam pembentukan dan penguatan masyarakat pengawas atau Pokmaswas,” imbuh Nataniel Mandacan.
Dikatakannya, dalam kewenangan pengelolaan ruang laut tersebut, Proyek USAID SEA mendukung perencanaan, proses konsultasi publik, serta proses formalisasi hingga penetapan 3 (tiga) Kawasan Konservasi Perairan (RKP) dengan cakupan mencapai 680,000 ha (KKP Teluk Berau dan Nusalasi Van Den Bosch di Fakfak serta KKP Teoenebekia Seribu Satu Sungai Sorong Selatan).
Sekretaris Daerah Nataniel Mandacan secara resmi menutup pelaksanaan Proyek USAID SEA di Papua Barat dan secara simbolis diwakili oleh Dr. Nicolaus Uttung Tike, SE.,MM selaku Staf ahli Gubernur menerima soft copies 5000 dokumentasi dan publikasi hasil pelaksanaan USAID SEA di Papua Barat selama lima tahun.
Memenuhi amanat UU Kelautan No. 27 / 2007 , pencapaian provinsi Papua Barat bersama USAID SEA adalah telah berhasilnya menyelesaikan rencana tata ruang laut provinsi Papua Barat di tahun 2019, dengan luasan pemanfaatan 7246,608 ha perairan provinsi Dalam ruang pemanfaatan ini, Proyek SEA mendukung perencanaan, proses konsultasi publik, serta proses formalisasi hingga penetapan 3 (tiga) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dengan cakupan mencapai 680,000 ha (KKP Teluk Berau dan Nusalasi Van Dep Bosch di Fakfak serta KKP Teoenebekia Seribu Satu Sungai Sorong Selatan).
Berdasarkan efektifitas pengukuran KKP dua Kawasan yaitu Teluk Berau dan Teluk Nusa Lasi Van Den Bos telah mencapai level efektifitas 3 atau level hijau (nilai 100) yang menunjukkan level pengelolaan yang efektif.
Di sektor perikanan berkelanjutan, Proyek SEA USAID juga mendukung penelitian, penilaian stok, merancang strategi pemanfaatan komoditas strategis yaitu ikan puri (teri) di Misool Selatan, Raja Ampat (dalam luasan –76,000 ha), yang kedua ikan terbang di kawasan Fakfak (dalam luasan -•639,000 ha).
Dalam mendukung pengelolaan nelayan skala kecil, proyek USAID SEA telah mampu mendorong pencatatan perahu dan kapal nelayan skala kecil dengan 454 kepemilikan BPKP bagi nelayan pemilik kapal sehingga memudahkan pencatatan serta akses bantuan dari pemerintah.
Dari Sisi penegakan hukum di laut serta kepatuhan masyarakat di kawasan perairan telah terbentuk 11 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang telah dibekali modul pengawasan masyarakat yang lengkap serta buku saku Pokmaswas. Dalam melindungi perikanan adat yang mengacu pada perlindungan Masyrakat Hukum Adat, 36 Kawasan Perikanan Adat (KPA) seluas lebih dari 260,000 ha telah terbentuk di kawasan Raja Ampat khususnya di Teluk Mayalibit dan Selat Dampier. KPA ini bahkan menetapkan 10% luasannya sebagai wilayah larang tangkap yang merupakan jejaring larang tangkap KPA terbesar di Indonesia.
Dan di tingkat masyarakat, Proyek USAID SEA mendampingi dan melatih 137 tokoh masyarakat yang dikenal dengan nama Pejuang Laut (11 persen perempuan). Pelatihan ini telah menambah wawasan dan ketrampilan para Pejuang Laut dalam mensosialisasikan dan menjadi contoh langsung bagi pengelolaan kawasan pesisir dan perairan yang berkelanjutan dan praktik perikanan yang ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang berkontribusi pada kelestarian sumber daya laut dan perikanan di Provinsi Papua Barat.
Selain itu, Proyek USAID SEA juga mendukung pembentukan forum untuk penguatan pengelolaan sumber daya laut, dan pelatihan bagi 207 peserta (22 persen perempuan) yang berasal dari pejabat pemerintah, nelayan maupun anggota masyarakat.
Hingga saat ini, Proyek USAID SEA Project telah mendukung pembentukan dan pengesahan 14 (empat belas) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) seluas hampir 1 ,6 juta hektar di Provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Proyek lima tahun (2016-2021) dengan total dana lebih dari USD 31 juta ini merupakan dukungan Pemerintah Ameiika melalui USAID kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya penguatan tata kelola sumber daya Perikanan dan konservasi laut di tiga provinsi dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 715 yang meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.
Acara penutupan proyek yang dikombinasikan dengan pameran hasil proyek dalam rupa foto, desain alat peraga dan permainan, serta buku-buku publikasi ini digelar di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat dan disiarkan secara virtual dimeriahkan dengan tarian khas Papua, dihadiri oleh kementerian KKP, USAID Indonesia, pemerintah daerah, wakil mitra, akademia serta penerima manfaat proyek.
