Anggota DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri. Foto-Rudy Sopaheluwakan/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku menilai, pemerataan guru di Provinsi Maluku belum maksimal. Pasalnya, ada sejumlah daerah, khususnya di wilayah-wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang masih kekurangan guru.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri meminta Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperhatikan masalah ini.

”Di momen Hari Guru ini, saya menilai, sampai saat ini pemerataan guru ini masih menyisakan masalah, dan saya kira ini harus menjadi perhatian,” kata Fauzan kepada wartawan, di gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (25/11/2020).

Menurutnya, di era modern dengan teknologi digitalisasi yang sudah semakin terbuka seperti saat ini, harus dibarengi juga dengan kualitas dan mutu pendidikan yang semakin baik.

Dia mencontohkan, di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Di kabupaten setempat, fasilitas pendidikan dan tenaga guru masih sangat minim, tidak seperti Kota Ambon yang fasilitas pendidikannya jauh lebih baik.

”Bagaimana menangani masalah ini? Tidak ada kata lain, selain meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil tersebut. Kemudian, program peningkatan kualitas dari tenaga pengajar juga harus ditangani secara serius. Bagi saya, sejumlah kasus di bidang pendidikan, semestinya sudah tidak boleh terjadi lagi,” tegas Fauzan.

Namun demikian, Fauzan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepempimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno yang terus melakukan pembenahan, khususnya di bidang pendidikan.

”Beberapa program memang sudah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, seperti penambahan guru kontrak. Penambahan guru di daerah-daerah 3T harus segera dilakukan. Kita tahu, jika pembenahan di bidang pendidikan menjadi perhatian pemerintah saat ini,” Perhatian negara yang kita tahu, sudah sangat besar untuk pembenahan dunia pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengaku, alokasi anggaran di setiap tingkatan pendidikan itu adalah cerminan, jika negara serius dalam menangani masalah-masalah di dunia pendidikan.

“Tinggal bagaimana, para kepala dinas dan pekerja-pekerja teknis di lapangan, harus bekerja lebih serius, dan lebih rapi lagi, untuk mengeksekusi semua rencana dan program,” tandas dia.

Berita lain untuk anda