TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku berharap, adanya keadilan anggaran bagi 11 kabupaten/kota di APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, yang akan segera dibahas.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Asri Arman kepada wartawan, di ruang Fraksi Demokrat, Selasa (17/11/2020).
Menurutnya, anggaran jangan hanya bertumpuh pada satu kabupaten saya, sehingga mengakibatkan pembagian pembangunan di Maluku tidak merata, antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain.
“Pemerataan itu dilihat dari prioritas. Jangan sampai tiba-tiba bukan prioritas, tapi ada semacam anggaran yang bisa dikatakan “siluman” masuk. Kalau kita bicara soal prioritas, maka 11 kabupaten/kota itu memiliki prioritas. Jangan sampai anggaran itu hanya terfokus untuk satu daerah saja, dan daerah lain mendapat anggaran yang sedikit. Padahal kita tahu sendiri, PAD Maluku itu berapa besar,” tegas Asri Arman.
Dia menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki tanggung jawab untuk mengatur anggaran di APBD Tahun Anggaran 2021, agar pembagiannya bisa merata di 11 kabupaten/kota.
Dia mencontohkan, Kota Ambon mendapatkan alokasi anggaran yang besar, sementara Kota Ambon sudah lebih maju pembangunan. Sementara untuk kabupaten lain seperti, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dan kabupaten lainnya masih jauh dari pembangunan.
“Bagi saya adalah, Sumber Daya Manusia (SDM) dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan survei di kabupaten/kota. Mereka harus memiliki keahlian. Sehingga, jika ada kekurangan anggaran pembangunan untuk suatu daerah, maka pemerintah bisa menambah anggaran itu,” ujar dia.
Namun demikian, Asri Arman mengaku, saat ini DPRD belum membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021.
“Jika sudah dibahas, maka pihaknya bisa melihat prioritas anggaran untuk apa saja,” tandas Asri Arman.
