TEROPONGNEWS.COM, BINTUNI – Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang sudah disusun di awal tahun anggaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni mengadakan rapat kerja yang melibatkan seluruh Puskesmas yang tersebar di 24 distrik.
Dalam kegiatan yang berlangsung di aula misi Gereja Katolik Santo Yohanes kilometer 2 Kelurahan Bintuni Utara, Distrik Bintuni ini, evaluasi dilakukan untuk kinerja Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Kegiatan akan berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak Senin (30/11/2020).
Ketua panitia Rapat Kerja yang dikemas dalam program Pertemuan Berkala Puskesmas se Kabupaten Teluk Bintuni, Marinus Aronggear AMK menjelaskan, peserta kegiatan ini melibatkan seluruh Puskesmas yang ada di 24 distrik di Teluk Bintuni. Setiap puskesmas di ambil tiga orang perwakilan, yakni Kepala Puskesmasz bendahara dan kepala bidang program yang terdapat masalah.
“Jadi masing-masing puskesmas berbeda yang datang. Program mana yang bermasalah, penanggungjawab program itulah yang mendampingi Kepala Puskesmas hadir dalam pertemuan ini. Jadi bisa saja bidan atau dokter,” kata Marinus Aronggear, yang juga Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Kabid Yankes) Dinas Kesehatan Teluk Bintuni, saat ditemui di sela-sela jeda kegiatan.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, Franky D. Mobilala mejelaskan, evaluasi ini dilakukan menyeluruh terhadap semua usulan progam yang telah diajukan masing-masing Kepala Puskesmas, ketika di awal tahun anggaran.
“Karena faktor pandemi Covid-19, makanya evaluasi untuk kinerja Tahun Anggaran 2019 kita gabung dengan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2020. Selain evaluasi kinerja, kita juga menyusun Rencana Usulan Kerja masing-masing Puskesmas untuk Tahun Anggaran 2021,” jelas Franky D Mobilala.
Dalam evaluasi capaian kinerja ini, Dinas Kesehatan akan memberikan penghargaan bagi yang bekerja sesuai dengan program dan anggaran yang telah diberikan. Sebaliknya, Kepala Puskesmas harus siap menerima sanksi jika capaian kinerjanya tidak sesuai yang diusulkan di awal Tahun Anggaran.
“Jadi nanti yang akan mengganti Kepala Puskesmas itu bukan Kepala Dinas Kesehatan, melainkan capaian kinerjanya sendiri. Kalau memang dia kerja bagus, ya posisinya bisa bertahan. Tapi kalau tidak mampu, ya silakan minggir diganti yang punya kemampuan,” ujar Franky.
Evaluasi kinerja seperti ini, harap Franky, bisa memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan yang optimal. Sebab, posisi Puskesmas adalah ujung tombak Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) kesehatan di masyarakat. **
