TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA – Pejabat sementara (Pjs) Bupati Keerom Dr. Ridwan Rumasukun dan Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKUB) serta perwakilan pencari kerja, membuat kesepakatan baru sebagai solusi menyelesaikan polemik terkait penerimaan CPNS formasi 2018.
Melalui rapat bersama yang dilakukan pada Senin (5/10/2020), sedikitnya ada enam poin yang disepakati bersama.
Yang pertama, Pemda dalam hal ini Pjs. Bupati, siap mengakomodir putra asli Keerom yang tidak lolos CPNS 2018 sebagai pegawai di lingkungan pemerintah daerah Keerom; kedua, 170 CPNS Kategori 2 (K2) untuk segera di angkat sebagai PNS; ketiga 130 orang pendaftar penerimaan CPNS formasi SMU yang tersebar di 11 distrik, akan di akomodir.
“Yang jelas saya akan lihat bagaimana teknisnya, karena saya juga kebetulan di bagian pemerintahan Asisten 2 Sekda Provinsi Papua,” ujar Pjs.Bupati Keerom Ridwan Rumasukun, Senin (5/10/2020).
Kemudian kesepakatan poin ke empat, dalam penerimaan CPNS formasi tahun 2020, akan mengakomodir kuota sebanyak 600 orang. Poin kelima dan keenam, FKUB dan Dewan Adat Keerom untuk segera bertemu Kapolda terkait beberapa orang yang di tahan pasca rusuh serta mencari solusi soal 2 orang yang masih di rawat di RS pasca rusuh .
Ridwa Rumasukun berpesan kepada Dewan Adat, FKUB, Dedominasi Gereja segera bertemu Kapolda Papua guna membicarakan beberapa orang warga Keerom yang ditahan pasca demo CPNS. Tujuannya, biar segera ada solusi bagi mereka.
Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP ) wilayah Keerom, Laurentssius Borotian menegaskan, masalah hasil CPNS banyak terjadi perdebatan. Tetapi dari kesepakatan bersama, anak asli Papua maupun anak non Papua yang ada di Keerom dan telah mendaftar tapi tidak lolos, akan diakomodir di formasi honorer tanpa seleksi. Hanya dengan syarat harus melengkapi berkas.
“Kami sudah sepakat. Anak-anak yang berdomisili tetap di Keerom, semua harus di Akomodir. Kemudian soal mereka yang di tahan menjadi tanggung jawab kami untuk bertemu Pak Kapolda. Ini merupakan pelampiasan emosi sehingga kita tidak dapat terus menjadikan mereka tersangka,” tegas Laurents Borotian.
Dewan Adat Keerom menghimbau kepada semua masyarakat dan pencaker agar tetap tenang karena sudah mendapatkan solusi. “Untuk mereka yang tidak lolos nanti pemerintah akan tetap akomodir,” tandasnya. ***
