Berita

Gelar Demonstrasi, Pendemo Nyaris Palang Kantor Bupati Haltim

×

Gelar Demonstrasi, Pendemo Nyaris Palang Kantor Bupati Haltim

Sebarkan artikel ini
Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Faduli Tragedi 4 September 2020 nyaris memalang kantor Bupati Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), saat menggelar aksi demonstrasi, Senin (26/10/2020). Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, TERNATE – Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Faduli Tragedi 4 September 2020 menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Senin (26/10/2020). Demikian rilis yang diterima Teropongnews.com, di Ternate.

1514
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Aksi demonstrasi ini dilakukan, lantaran para pendemo merasa tidak adanya kejelasan dari Penjabat Bupati Muhammad Ali Fataruba, terkait pelantikan Plt Sekretris Daerah (Sekda) kabupaten setempat.

Bahkan, para pendemo ini nyaris memboikot aktivitas di Kantor Bupati Haltim, dengan memalang pintu utama menggunakan kayu.

Para pendemo meminta PJ Bupati Haltim untuk menemui mereka, dan memberikan penjelasan, terkait polemik pembatalan persetujuan Plt Sekda oleh Gubernur Malut.

“Kami minta PJ Bupati menemui kami, dan memberikan penjelasan soal keterlambatan pelantikan Plt Sekda. Kami ingin tahu masalahnya dimana, sehingga proses pelantikannya ditunda-tunda,” teriak pendemo dengan kesal.

Sementara itu, Asisten III Setda Kabupaten Haltim, Thamrin Bahara saat menemui para pendemo berjanji, telah berkoordinasi dengan PJ Bupati, terkait dengan tuntutan para pendemo ini.

“Saya baru saja berkoordinasi dengan Pak PJ Bupati, dan beliau berjanji setibanya di Haltim, maka beliau akan menemui saudara-saudara,” ujar Thamrin.

Thamrin berharap, para pendemo tidak melakukan aksi pemalangan terhadap kantor bupati, dengan alasan untuk kepentingan pelayanan terhadap masyarakat.