Tokoh Agama Bintuni Dihimbau Berperan Aktif Perangi Covid-19

H Rofiul Amri, salah seorang tokoh agama di Kabupaten Teluk Bintuni, membagikan masker kepada masyarakat di area Pasar Sentral Teluk Bintuni. (Foto:Tantowi/TN)

TEROPONGNEWS.COM, TELUK BINTUNI – Pemerintah daerah menghimbau kepada para tokoh agama di Kabupaten Teluk Bintuni, agar ikut berperan aktif dalam mencegah penyebaran virus corona.

Salah satu caranya, para tokoh ini ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah penghentian sementara kegiatan ibadah di gereja, masjid, pura dan vihara selama berlangsung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Secara resmi, pemberitahuan ini disampaikan Plt. Sekretaris Derah Kabupaten Teluk Bintuni, Drs. Frans Nicolas Awak, melalui suratnya bernomor 154/238 tertanggal 16 September 2020.

Surat ini ditujukan kepada Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni, Ketua Klasis GPI Bintuni, Ketua Wilayah III GPDI Bintuni, Ketua Dewan Paroki Bintuni, Ketua Majelis Wilayah GPKAI Bintuni, Ketua Dewan Masjid Indonesia Bintuni, Ketua MUI dan Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI)

Surat Plt. Sekretaris Daerah itu menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Teluk Bintuni Nomor 04/149/BUP-TB/IX/2020 tentang Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total.

“Diharapkan peran serta para tokoh agama untuk menyampaikan kepada umat/masyarakat,” tulis Frans Awak, dalam surat edaran itu.

Menanggapi surat itu, Ketua MUI Teluk Bintuni, menyarankan sebaiknya Pemda melibatkan para tokoh agama, pengurus ormas keagamaan, untuk sama-sama berbicara, ketika ada kebijakan yang terkait dengan aktivitas ibadah ummat.

“Tapi kalau sudah terlanjur seperti itu, MUI tidak mempermasalahkan. Kita lihat sisi manfaatnya. Teknisnya akan kita bicarakan, dan MUI akan melakukan rapat virtual dengan DMI,” ujar Subuh.

Kepala Kementerian Agama Teluk Bintuni, H Rofiul Amri mengaku juga tidak mendapatkan pemberitahuan secara formal kelembagaan, terkait dengan surat edaran Bupati maupun Surat Pemberitahuan Plt. Sekda.

“Banyak dari tokoh-tokoh agama tanya ke Kementerian Agama terkait kebijakan itu. Tapi kami sendiri tidak dilibatkan dalam pembahasan kebijakan itu,” kata Rofiul Amri. **