TEROPONGNEWS.COM, KEEROM – Aksi tutup total pelayanan kesehatan yang dilakukan lima Puskesmas di Kabupaten Keerom, memancing Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Kabupaten Keerom, angkat bicara.
DAP Wilayah Keerom mengkhawatirkan aksi yang dilakukan para tenaga medis itu,akan berdampak luas terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu, DAP mendesak kepada Pemerintah Daerah segera mengambil sikap agar persoalan tidak berlarut-larut.
Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah Kabupaten Keerom, Laurents Borotian, Selasa (29/9/2020).
“Ini jelas akan berdampak bagi masyarakat kami. Apalagi 4 dari 5 puskesmas yang tutup ini, melayani orang Papua di pedalaman Keerom. Ini bahaya. Orang Papua mau kemana lagi untuk berobat,” kata Laurents.
Puskesmas yang terjauh seperti Waris, Senggi, Web adalah Puskesmas dan RS Afirmasi Jokowi dengan bangunan megah senilai Rp 15 miliar. Sayangnya, fasilitas di dalamnya tidak ada, di tambah dengan Pelayanan Tenaga Medis yang mogok.
“Terus kalau tenaga medis sudah mogok begini, siapa yang melayani orang Papua disana nanti,” tandasnya.
Agar pelayanan kesehatan di lima puskesmas itu kembali berjalan normal, Laurent Borotian meminta kepada Pjs. Bupati Keerom untuk segera mencopot kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, dr Ronny Situmorang dari jabatannya.
Seperti diberitakan, lima puskesmas di Kabupaten Keerom sejak beberapa hari lalu melakukan aksi mogok dengan menutup total pelayanan kesehatan. Aksi ini sebagai bentuk protes atas perlakukan tidak adil dari Kepala Dinas Kesehatan, yang tidak memberikan insentif tenaga kesehatan selama 4 tahun terakhir.
Para tenaga kesehatan di puskesmas tidak akan membuka pelayanan kesehatan, sampai tuntutan mereka agar Kepala Dinas Kesehatan dicopot dari jabatannya, terealisasi.
“Ini bahaya. Jangan korbankan masyarakat banyak karena sebuah kepentingan Kepala Dinas Kesehatan. Kami orang Papua kalau sampai jatuh korban meningga dunia, siapa yang mau tanggung jawab,” kata Laurent. **
