TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku menilai, prioritas yang ditetapkan dalam mendorong pendapatan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergambar dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD Maluku Tahun Anggaran 2019 sama sekali tidak beralasan.
Pasalnya, asumsi yang dibuat tidak memperlihatkan instrumen policy yang kemudian bisa memberikan gambaran, tentang kejelasan peran PAD yang diprediksikan, sebagaimana kegiatan dan program yang diusung Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Oleh karenanya sangat beralasan, kenapa sampai pencapaian realisasi pendapatan berasal dari sumber-sumber PAD kontribusinya sangat rendah,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Freddy Rahakbauw saat membacakan kata akhir fraksi, dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Selasa (8/9).
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut itu, delapan fraksi yakni, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Persatuan Bangsa, dan Fraksi Perindo Amanat Berkarya menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Menurut Fraksi Golkar, dana bagi hasil pajak kontribusinya yang tidak tergambar dalam realisasi APBD di Tahun 2019. Sehingga memberikan pemahaman, bahwa pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam di sektor perikanan dan energi di Maluku belum terlihat dampaknya.
Dengan fakta ini, Fraksi Partai Golkar bisa berasumsi bahwa, pemerintah daerah tidak memiliki penyangga kebijakan terhadap pengembangan Blok Marsela.
“Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan kemiskinan, meskipun 11 prioritas pembangunan daerah tertera dalam arah kebijakan umum APBD 2019 penangulangan kemiskinan menduduki peringkat pertama, namun gambaran jelas tentang program pengentasan kemiskinan tidak terlihat pada rancangan program di setiap OPD,” kata Rahakbauw.
Indikator lainnya adalah, tidak adanya belanja subsidi yang muaranya adalah untuk mengatasi kemampuan dan daya beli masyarakat yang kurang mampu.
Selain itu, masih sangat tingginya kemungkinan kejomplangan pembangunan antar daerah, karena proses alokasi anggaran belum berbasis pada proses akomodasi kebutuhan dalam mengatasi permasalahan pembangunan di tingkatan kabupaten/kota.
lebih cenderung pada program dan kegitan yang di inisiasi di tingkat provinsi. Tingginya angka kegagalan realisasi anggaran pada setiap OPD yang rata-rata tidak mencapai 100 persen atau bahkan sebagian besar berada dibawah 90 persen.
“Dengan fakta ini, maka dipastikan kualitas pembangunan masih akan sangat jauh dibawah harapan,” tandas Rahakbauw.
