Beras Tidak Terserap, Aliansi Petani Padi Merauke Gelar Aksi Demonstrasi Damai

Serikat Aliansi Petani Padi (APPM) Merauke menyampaikan aspirasi, di Kantor Bupati Merauke. Foto-Getty/TN

TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Akibat tidak terserapnya beras petani Merauke, Serikat Aliansi Petani Padi (APPM) Merauke melakukan aksi demo damai, untuk menyampaikan tuntutanya yang ditujukan kepada Bupati Merauke, DPRD Kabupaten, Kabulog, Direk PT Perum Bulog Jakarta, Gubernur Papua di Jayapura, DPR Papua, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan Presiden RI.

Ribuan massa yang terdiri dari kalangan petani mendatangi Kantor Bulog, Gedung DPRD dan Kantor Bupati Kabupaten Merauke, Senin (28/9/2020) sambil membagi-bagi beras.

Poin tuntutannya adalah mereka mendesak, agar pemerintah segera merealisasikan pembelian atau penyerapapan hasil panen padi petani pada musim rendengan hingga musim gadum tahun 2020 yang belum terserap oleh Bulog secara maksimal.

Mendesak Perum Bulog pusat dan daerah untuk segera menyerap hasil panen petani yang telah ditargetkan Bulog Merauke, untuk musim rendeng 2020 ini sebesar 24.150 ton, dan baru terserap 40 persen dari target tersebut.

Mendesak pemerintah untuk menambah buyer selain Bulog, agar tercipta daya saing yang sehat. Pemerintah harus menjamin meningkatkan kesejahteraan petani. Mendorong dan membina SDM petani. Lebih mengutamakan pembelian hasil tani Merauke, dan mengurangi pembelian beras dari luar Merauke.

Mendorong dan mempermudah peran pihak swasta dalam membeli hasil petani dari Merauke dan menjualnya keluar Merauke. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dan pelayanan transportasi yang lebih mudah, murah dan cepat untuk penasaran hasil produksi bidang pertanian, dalam kawasan sentra pertanian maupun keluar Kabupaten Merauke.

Kepala Bulog Merauke, Djabiruddin saat menanggapi tuntutan tersebut mengatakan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak, karena semua keputusan diambil oleh Dirjen Bulog pusat.

“Kami tidak bisa mengambil kebijakan, karena keputusan kebijakan dari pusat. Sehingga sampai hari ini kita tidak bisa membeli beras petani,” ujar Djabiruddin di Halaman Kantor Bulog Merauke.

Jawaban tersebut tidak memberikan solusi bagi petani, malahan menimbulkan kekecewaan kepada petani. Karena kesal, massa berteriak, agar Kabulog diturunkan dari jabatannya.

Lebih lanjut, aspirasi yang sama disampaikan di kantor DPRD disambut oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Merauke, Joko Guritno. Ia mengatakan, terkait tuntutan dimaksud, sebelumnya anggota DPRD sudah menemui pihak terkait di pusat, hanya saja belum ada tindak lanjut untuk memberikan solusi.

Pendemo lagi-lagi tidak mendapatkan jawaban pasti memberikan angin segar.
Kemudian, aksi demo menuju Kantor Bupati Merauke disambut Wakil Bupati Merauke, Sularso. Sularso berjanji aspirasi akan dilanjutkan ke Bupati dalam waktu tiga hari akan berkoordinasi dengan pihak terkait, baik Bulog maupun Dinas Pertanian Merauke.

“Aspirasi ini akan kami teruskan ke Pak Bupati dan dalam waktu tiga hari kami akan berkoordinasi dengan Bulog, Dinas Pertanian dan pihak terkait, untuk mengabulkan permintaan petani bahwa Pemerintah harus membeli 10.000 ton beras petani,” tutur Sularso.

Massa mengancam, jika dalam waktu tiga hari belum ada jawaban atas tuntutan mereka, maka para pendemo akan menurunkan massa yang lebih besar.