TEROPONGNEWS.COM, SORONG- Gubernur Papua Barat (PB), Drs Dominggus Mandacan, Senin (3/8/2020) mengundang seluruh bupati dan wali kota se-provinsi Papua Barat di Manokwari, guna membahas persoalan hasil pengumuman CPNS formasi tahun 2018 di Papua Barat.
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati (AFU) yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut, kepada teropongnews.com via telepon Manokwari-Sorong, mengatakan pertemuan itu membicarakan dampak dari hasil pengumuman CPNS 2018.
“Pertemuan kami para kepala daerah se-Papua Barat bersama pak gubernur Papua Barat adalah membicrakan dampak dari hasil pengumuman CPNS tahun 2018” ujar bupati Abdul Faris Umlati.
Dikatakan, di provinsi Papua Barat ada beberapa daerah yang telah mengeluarkan hasil CPNS 2018, namun sebagian besar termasuk kabupaten Raja Ampat belum mengeluarkan hasil tes CPNS tersebut.
Menururnya, hal itu bukanlah sebuah kesengajaan, melainkan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan awal harus terakomodir 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk non Orang Asli Papua (non OAP).
“Ada beberapa daerah di Papua Barat termasuk Raja Ampat memang belum mengeluarkan hasil tes CPNS 2018, ini bukan sebuah kesengajaan atau kejahatan yang direncanakan. Berdasarkan kesepakatan awal dalam pertemuan sebelumnya adalah 80-20 atau 80 persen untuk OAP, 20 persennya non OAP, yang harus terakomodir” jelas AFU.
“Terkait hal itu, dalam pertemuan bersama gubernur tadi (Senin 3/8/2020) di Manokwari, akhirnya sepakat untuk mengambil langkah-langkah, menyurati Menteri PAN-RB, untuk gubernur bersama bupati wali kota se-Papua Barat bertemu langsung dengan MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo, dan Mendagri, Tito Karnavian, untuk meminta kesepakatan terkait kuota 80-20 itu, bisa terealisasi, sekaligus membicarakan penerimaan CPNS formasi 2019 dan 2020 yang rencananya akan dilakukan di tahun 2021 mendatang,” tandasnya.
Untuk itu, terkait persoalan pengumuman hasil tes CPNS 2018 yang belum di keluarkan oleh pemerintah kabupaten Raja Ampat, bupati AFU minta seluruh masyrakat Raja Ampat khususnya peserta tes, supaya bersabar, sebab persoalan tersebut akan dikordinasikan ulang bersama MenPAN-RB dan Mendagri di Jakarta oleh gubernur dan bupati wali kota se-Papua Barat.
Ia pun berharap, kedepan dalam formasi CPNS tahun 2019 dan 2020, anak-anak asli kabupaten Raja Ampat akan diprioritas dalam seleksi tersebut, sementara non Papua akan menjadi prioritas kedua.
Dijelaskan, salah satu langkah yang nantinya akan disampaikan kepada MenPAN supaya dalam penerimaan formasi CPNS tahun 2019 dan 2020 harus diberikan kuota yang sebesar-besarnya kepada setiap daerah di Papua Barat.
“Jadi langkah lain yang akan disampaikan juga adalah pemberian kuota yang besar kepada setiap daerah di Papua Barat, supaya kalau ada peserta yang tidak lolos di formasi 2018 bisa di akomodir di formasi 2019 dan 2020,” jelas AFU.
Kata bupati Faris Umlati, pada prinsipnya seluruh bupati wali kota se-Papua Barat selalu berusaha dan berupaya agar formasi CPNS 2018 ini dapat terakomodir sesuai kesepakatan 80-20 persen untuk putera daerah dan non putera daerah.
“Pada prinsipnya kami para kepala daerah se Papua Barat terus berupaya dan berusaha agar formasi CPNS 2018 ini bisa terakomodir sesuai kesepakatan 80 persen OAP plus 20 persen non OAP. Kami juga akan minta supaya penentuan kelulusan CPNS formasi 2019-2020 nantinya diberikan sepenuhnya kepada daerah,” tegasnya.
Berdasarkan hasil pertemuan bersama para kepala daerah se Paua Barat, dalam waktu dekat gubernur bersama bupati wali kota serta ketua-ketua DPRD se Papua Barat tanpa diwakili akan bertemu dengan Menteri PAN RB dan Menteri Dalam Negeri untuk meminta kesepakatan terkait kuota 80-20 Persen hasil CPNS 2018 untuk OAP dan non OAP.
