TEROPONGNEWS.COM, AIMAS – Sebanyak 48 kader Fatayat Kabupaten Sorong, mendapatkan pelatihan menjahit dan pengolahan hasi pertanian dari Badan Latihan Kerja (BLK) Sorong. Ini adalah program peningkatan kapasitas kader, dalam rangka mendukung pergerakan ekonomi keumatan.
Ketua Pengurus Wilayah Fatayat Papua Barat, Rusmiati S.Pd menjelaskan, pelatihan berbasis kompetensi non institusional dengan model Mobile Unit Training (MTU) ini adalah yang perdana di lakukan di tahun 2020.
Selain di Fatayat Cabang Kabupaten Sorong, kegiatan serupa juga akan dilakukan akan dilaksanakan di Fatayat Cabang Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni dan Manokwari.
“Kami menunggu situasi pandemi Covid-19 ini seperti apa. Kalau memang situasi sudah normal, akan kami laksanakan pelatihan serupa untuk kader Fatayat di cabang lain,” kata Rusmiati, usai pembukaan pelatihan oleh Bupati Sorong, Dr. Johny Kamuru SH, M.Si, di gedung LPTQ Kabupaten Sorong, Kamis (23/7/2020).
Kepala BLK Sorong, Herman Bija ST, M.Si menambahkan, MBU adalah model pelatihan dengan pola instruktur mendatangi peserta di lokasi yang ditentukan. Pola seperti ini dinilai lebih efektif, karena peserta masih bisa melakukan aktivitas lain sebelum instruktur datang dan melatih.
“Jadi ada dua pola yang selama ini kami jalankan. Instruktur mendatangi peserta di lokasi masing-masing, dan peserta mengikuti pelatihan di tempat kami di BLK. Dengan model MBU, kami yang akan membawa peralatan untuk berlatih ke tempat peserta,” jelasnya.
Selain berkolaborasi dengan BLK, PW Fatayat Papua Barat juga menggandeng pemerintah daerah. Untuk mendukung kegiatan itu, Bupati Sorong telah membantu pengadaan mesin jahit sebanyak 20 unit, dan peralatan lain untuk pelatihan prosesing hasil pertanian.
Dengan pelatihan ketrampilan seperti ini, kata Johny Kamuru, Bupati Sorong, akan membantu pemerintah daerah dalam pemberdayaan potensi masyarakat dan meningkatkan perekonomian penduduk.
“Ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kami dari pemerintah daerah, tinggal mendorong dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan, seperti mesin jahit misalnya,” kata Johny Kamuru.
Dukungan lain yang akan diberikan pemerintah daerah, adalah dengan menerbitkan peraturan daerah, agar setiap pengadaan barang dan jasa yang bisa dipenuhi oleh potensi lokal, tidak boleh mengambil dari luar. Tujuannya, agar keuangan daerah bisa memberi manfaat kepada masyarakat lokal.
Ketrampilan masyarakat dalam menjahit, kata Johny Kamuru, adalah salah satu bentuk potensi lokal dari sektor sumber daya manusia.
“Selama ini selalu ada proyek pengadaan seragam sekolah, yang pengirimannya selalu dilakukan di luar Kabupaten Sorong. Ke depan, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Pengadaan seragam yang menggunakan sumber dana daerah, harus memberdayakan penjahit lokal,” tandasnya.
Selain seragam sekolah, pengadaan seragam oleh organisasi keagamaan dan pengurus tempat ibadah, harus dipesan kepada penjahit lokal, agar sama-sama memberi manfaat.
“Nanti coba kita rancang peraturannya yang pas seperti apa,” pungkas Bupati Johny Kamuru. **
