TEROPONGNEWS.COM, MANILA – Hukuman terhadap jurnalis terkemuka karena pencemaran nama baik merupakan pukulan yang menghancurkan kebebasan media di Filipina, kata Human Rights Watch hari ini. Pada 15 Juni 2020, pengadilan Manila mengeluarkan vonis bersalah untuk Maria Ressa, pendiri dan editor eksekutif situs berita Rappler, dan seorang peneliti Rappler, Reynaldo Santos Jr.
Vonis tersebut bersumber dari salah satu dari beberapa kasus yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte untuk membungkam pelaporan kritis Rappler tentang pemerintah, khususnya pembunuhan “perang melawan narkoba,” yang telah menewaskan puluhan ribu orang sejak Juli 2016. Selain itu kasus, Ressa dan rekan-rekannya menghadapi tujuh kasus lain di berbagai pengadilan di mana dia telah ditangkap, ditahan dan diposting jaminan.
“Vonis terhadap Maria Ressa menyoroti kemampuan pemimpin Filipina yang kejam untuk memanipulasi undang-undang untuk mengejar suara-suara media yang kritis dan dihormati dengan harga berapapun biayanya bagi negara,” kata Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch dalam kiriman pera rilisnya yang diterima Teropongnews.com hari ini (15/6/2020).
“Kasus Rappler akan bergaung tidak hanya di Filipina, tetapi di banyak negara yang lama menganggap negara itu lingkungan yang kuat untuk kebebasan media.”
Pada Mei 2012, Rappler menerbitkan sebuah artikel yang menuduh Ketua Mahkamah Agung Renato Corona tidak pantas menggunakan SUV yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Artikel tersebut mendahului Cybercrime Prevention Act of 2012, yang mencakup kejahatan pencemaran nama baik. Pada bulan Februari 2014, Rappler mengoreksi kesalahan ketik dalam cerita, mengubah “evation” menjadi “evasion,” sehingga secara teknis memperbarui cerita di situs web.
Pengusaha itu, Wilfredo Keng, menggunakan “publikasi ulang” ini sebagai dasar hukum untuk mengklaim bahwa kisah tersebut diliput oleh Cybercrime Prevent Act, dan mengajukan kasus pencemaran nama baik terhadap Rappler pada Oktober 2017. Departemen Kehakiman Duterte bergegas untuk mendukung pernyataan penuntutan bahwa memperbarui cerita merupakan “publikasi yang berkelanjutan,” dan merekomendasikan agar tuntutan diajukan terhadap Ressa dan Santos. Pada bulan Februari 2019, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka.
Administrasi Duterte dalam kasus ini dan lainnya telah menunjukkan tekad mereka untuk mengintimidasi dan mematikan situs web Rappler. Ressa dan jurnalis Rappler lainnya menderita kampanye online layu menggunakan apa yang disebut Ressa sebagai “persenjataan Internet” terhadap media dan warga negara yang kritis. Duterte melarang reporter Rappler meliput istana presiden.
Kampanye melawan Rappler secara luas dipandang sebagai pembalasan atas pelaporan situs web tentang “perang melawan narkoba” Duterte, yang telah memasukkan pelaporan mendalam tentang pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh polisi dan “regu kematian” yang terkait dengan polisi dan polisi. Laporan Human Rights Watch sendiri telah menguatkan temuan Rappler. Pada bulan Mei pemerintah menutup ABS-CBN, jaringan siaran terbesar di negara itu, yang juga kritis terhadap administrasi Duterte.
Kampanye melawan Rappler terjadi dalam konteks memburuknya kebebasan media dan kebebasan berekspresi di Filipina. Wartawan dari kelompok media lain menderita intimidasi dan serangan online dan offline. Baru-baru ini, pemerintah mulai menargetkan pengguna media sosial yang memposting komentar kritis terhadap pemerintah, terutama di Facebook. Pemerintah telah menyelidiki puluhan pengguna media sosial dan menangkap beberapa karena melanggar peraturan “berita palsu” negara selama pandemi Covid-19.
“Pemerintah harus membalikkan penghinaan yang mengkhawatirkan ini terhadap keadilan dan membatalkan hukuman atas Rappler’s Ressa and Santos,” kata Robertson. “Penuntutan bukan hanya serangan terhadap jurnalis individual ini tetapi juga serangan langsung terhadap kebebasan pers yang sangat penting untuk melindungi dan melestarikan demokrasi Filipina.”
