TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang dikerjakan CV Saumlaki Mandiri sejak pertengahan tahun 2019 hingga kini tak kunjung selesai.
Anehnya, proyek yang tidak selesai dikerjakan ini, dianggarkan dua kali dalam satu tahun, dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 2 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1,8 miliar pada APBD Tahun 2019.
Informasi yang dihimpun Teropongnews.com menyebutkan, jika proyek jaringan air bersih tersebut baru selesai sekitar 40 persen, yaitu pekerjaan bak penampung air yang baru rampung dikerjakan pada Mei tahun 2020. Sementara jaringannya belum terpasang.
Pipa untuk jaringan air bersih dibiarkan begitu saja di sekitar lokasi proyek, dan tidak dipasang hingga saat ini. Padahal, anggaran yang dikucurkan sangat besar.
“Proyek ini sudah dikerjakan dari pertengahan tahun 2019 lalu, tapi sampai saat ini tidak selesai. Bak penampung air baru selesai dicor, sementara pipa air belum terpasang,” beber Sekretaris Vocal Group (VG) Emperan, Rully Aresyaman, saat menghubungi Teropongnews.com, di Ambon, Minggu (21/6).
Dia menduga ada kongkalikong antara Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Konstruksi KKT, Polly Matitaputy, dan Direktur CV. Saumlaki Mandiri, Edmondus Sedubun, lantaran kendati proyek tersebut belum rampung, namun pencairan anggaran tetap dilakukan, bahkan sudah 90 persen.
“Kami menyayangkan proyek Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Konstruksi KKT ini. Karena kendati menggunakan anggaran yang sangat besar, namun kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, dan manfaatnya sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat Desa Meyano Das,” kata dia menandaskan.
Dikatakan, kondisi pekerjaan seperti ini sangat disesalkan, lantaran harapan masyarakat desa untuk menikmati air bersih pupus, lantaran belum bisa direalisasikan.
“Terhadap rekam jejak CV. Saumlaki Mandiri sendiri sudah cukup dikenal publik KKT dengan berbagai problematiknya. Mulai dari proyek Pembersihan Danau Wisata Lorulun pada tahun 2018 yang tidak dikerjakan hingga 5 paket proyek yang dimenangkannya pada APBD 2019,” beber Rully.
Perusahaan yang baru dibentuk pada tahun 2018 ini diduga kuat milik salah satu pejabat di KKT, karena walaupun selalu bermasalah dalam mengerjakan proyek, namun perusahaan ini tidak pernah ditegur ataupun diblacklist, malahan perusahaan ini selalu mendapatkan proyek dengan anggaran yang sangat jumbo.
