Aimas, TN – Ketua Fraksi Noken Aspirasi DPRD Kabupaten Sorong menyatakan komitmennya untuk tetap menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sorong Tahun Anggaran 2019, selama belum ada penjelasan secara terbuka kepada lembaga DPRD.
Ketua Fraksi Noken Aspirasi, Sem Mugu mengatakan, sejak awal dirinya melihat adanya ketidakterbukaan Bupati Sorong dalam melaksanakan program yang sudah disepakati bersama. Apalagi dari penggunaan anggaran itu, sudah ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sampai saat ini kami tidak menerima salinan LHP itu. Bagaimana kami bisa menyetujui LKPj itu kalau kami tidak ada bahan sebagai dasar mengoreksinya,” kata Sem Mugu.
Politisi Partai Nasdem ini mengaku tidak ambil pusing dengan pelaksanaan sidang paripurna yang tetap berlangsung, meski tanpa kehadiran dari fraksinya, bersama Fraksi Partai Gerindra dan sejumlah anggota fraksi dari Partai Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan.
Ketidakhadiran mereka dalam sidang paripurna itu, lanjut Sem Mugu, menjadi sebuah lampu kuning bagi kubu eksekutif di bawah komando Bupati, agar melakukan koordinasi yang bagus dengan pihak eksekutif.
Sebab, dua lembaga itu adalah mitra kerja yang saling berkaitan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Sesuai dengan tupoksinya, lembaga DPRD adalah berperan sebagai lembaga pengawas, budgeting dan legislasi.
“Jadi jangan anggap kami ini tidak penting. Eksekutif dan legislatif harus bisa berjalan beriringan,” tandas Sem Mugu.
Baca juga:https://teropongnews.com/berita/dua-fraksi-kompak-memboikot-sidang-lkpj-bupati-sorong-jalan-terus/
Komitmen untuk tetap menolak LKPj Bupati juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra, sesuai komitmen awal. Menurut Slamet Suryadi, banyak rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019 yang tidak terealisasi di lapangan.
“Itu yang akan menjadi catatan kami dalam menyampaikan pendapat akhir fraksi terjadap LKPj Bupati ini,” tandas Slamet Suryadi.
Sedangkan Isack F.A Yable S.Hut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, akan kembali berkonsolidasi di internal fraksi, untuk merapatkan barisan dalam menyikapi LKPj Bupati itu.
“Tentu fraksi PDI Perjuangan tidak akan menyetujui LKPj Bupati begitu saja. Kami akan konsolidasi di internal, untuk menentukan sikap lebih lanjut,” tandasnya. **
