Aimas, TN – Tim satgas penanggulangan Covid-19 Kabupaten Sorong diminta lebih serius menangani pencegahan wabah corona. Apalagi, dana yang dialokasikan untuk tim itu lumayan besar, Rp 9,8 miliar.
Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle S.Hut mengatakan, diantara pekerjaan yang harus diseriusi oleh Tim Satgas Covid-19 adalah dalam hal penanganan orang-orang yang statusnya terkonfirmasi virus corona.
Sebanyak 12 orang yang positif terinfeksi virus corona berdasarkan hasil analisa swab, saat ini masih menjalani karantina khusus oleh Satgas Covid-19 di Gedung Dharma Wanita. Hanya saja, kata Habel, selama menjalani karantina, tidak ada program yang mendukung penyembuhan terhadap mereka.
“Yang saya dengar, mereka hanya dikurung di dalam gedung, diberi makan, vitamin dan obat-obatan. Tapi mereka tidak pernah diarahkan untuk berjemur di matahari pagi, atau berolahraga. Ini yang menurut saya kurang bagus untuk kesehatan mereka,” kata Habel.
Selain itu, di dalam ruang karantina itu, juga terdapat dua orang yang hasil swabnya di nyatakan negative. Seharusnya, kata Habel, Tim Satgas memisahkan karantina orang-orang itu dengan mereka yang masih berstatus terkonfirmasi atau positif.
“Ini juga yang saya tidak habis pikir. Di luar Satgas selalu menghimbau agar masyarakat menjaga jarak untuk mencegah penyebaran corona. Tapi ini di dalam ruang karantina, Satgas justru mengumpulkan orang yang positif dengan yang negative. Kapan selesainya kalau model penanganannya begini,” urai Habel.
Jika memang Satgas kesulitan mencari tempat untuk memisahkan orang-orang yang sudah dinyatakan negative, Satgas bisa menyewa kamar penginapan yang ada di Aimas. “Anggarannya kan ada. Rp 9,8 miliar itu bukan uang sedikit pak,” tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, dr Lidia Kurniawan yang juga Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Sorong, membenarkan nominal anggaran yang dikelola Tim Satgas itu.
Dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan, Dinas Kesehatan menulis nominal angka Rp 9.843.662.000, naik Rp 700 juta dari angka sebelumnya sebesar Rp 9.143.662.000. Nominal itu yang dialokasikan untuk Satgas Covid-19.
“Karena anggaran satgas ini seluruhnya menjadi beban Dinas Kesehatan,” kata Lidia.
Anggaran itu, kata Lidia, untuk membiayai sekitar 10 pos kegiatan, diantaranya operasional tim satgas, pendidikan kasus, pengadaan alat, pengiriman sampel swab dan penyemprotan disinfektan.
Selain mengelola fresh money, Satgas Covid-19 juga banyak mendapatkan bantuan peralatan kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD) dari sejumlah perusahaan, yang siawrahkan ke posko induk di komplek perkantoran bupati. Ironisnya, para petugas yang ada di Posko Satgas Covid-19 yang ada di pinggir jalan, selama ini harus merogoh kantong pribadi untuk pengadaan APD ketika menjalankan tugasnya.
Fakta ini disampaikan Indrawati Bauw A.Mk, salah seorang petugas medis di Posko Satgas Covid di Tugu Pawbili. “Kami siap capek untuk menjalankan tugas ini di lapangan. Tapi tolong dukung kami dengan peralatan medis yang memadai. Minimal APD level 1 lah,” kata Indrawati.
Posko Satgas Covid Pawbili dibangun oleh Puskesmas Sorong. Setiap hari, sedikitnya 10 orang yang ditugaskan berada di posko itu, mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore.
Menjawab keluhan ini, Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Sorong, Ir. Mohammad Said Noer mengatakan, jika petugas posko membutuhkan APD, dipersilakan mengajukan permohonan ke Posko Satgas Induk yang ada di kompleks Kantor Bupati.
“Kalau tidak ada permintaan, mana kami tahu apa yang mereka butuhkan,” kata Said Noer, mantan Sekda Kabupaten Sorong ini.
Terkait pemisahan karantina terhadap pelaku perjalanan yang ada di Gedung Dharma Wanita, juru bicara Satgas Covid-19, Agustinus H Wabia mengaku sudah berupaya untuk mencari tempat.
Salah satu yang menjadi pilihan adalah Kantor PKK, yang berada di bagian belakang Gedung Dharma Wanita.
“Memang seharusnya dipisah antara yang positif dan negative. Kami rencanakan memindah mereka yang negative di kantor PKK, tapi saat ini masih terkendala penolakan dari warga sekitar,” kata Agustinus Wabia.
Bupati Sorong, Johny Kamuru sebelumnya pernah menegaskan, tidak boleh ada penolakan dari warga terkait pemilihan tempat karantina orang-orang yang terindikasi terpapar corona. Alasannya, karantina itu penting dan harus dilakukan, agar mata rantai virus corona itu bisa diputus.
“Lokasi yang kita pilih juga jauh dari pemukiman penduduk. Jadi tidak ada alasan ada warga yang keberatan. Silakan Satgas jalan terus,” kata Bupati.
