Sorong,TN- Pemerintah Provinsi Papua Barat menaikan status pandemi COVID-19 dari siaga darurat menjadi tanggap darurat corona mendapat berbagai tanggapan positif dan lebih banyak negatif dari masyarakat.
Masyarakat Papua Barat mendesak Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan untuk men-lock down semua transportasi laut, darat dan udara untuk tidak masuk di Provinsi ini, karena dua warga Kota Sorong sudah positif terinfeksi corona virus disease (COVID-19), hal ini membuat Partai NasDem angkat bicara.
Wakil Ketua DPW Partai NasDem Papua Barat, Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H kepada media ini, Sabtu (28/3) menegaskan bahwa, keputusan Gubernur Papua Barat untuk meningkatkan status penanggulangan dan pencegahan virus corona dari siaga darurat menjadi tanggap darurat merupakan satu langkah yang strategis.
Karena menghadapi virus COVID-19 ini, persoalannya buak ada pada lock down atau tidak di daerah tetapi kesadaran masing-masing orang untuk mengikuti instruksi pemerintah yang telah disampaikan.
Sehingga keputusan Gubernur Papua Barat sangat tepat dan perlu didukung semua pihak termasuk masyarakat dengan tidak merasa panik tetapi waspada, karena virus COVID-19 ini sudah ada jika diruntut dari riwayat kasus pasien dalam pemantauan (PDP) yang sudah positif corona, hanya karena masa inkubasi sehingga dapat dampaknya.
“Menurut Kami Partai NasDem, kalau masyarakat mendesak untuk lock down sementara masih saja masyarakat berinteraksi diluar, tukang ojek masih mencari nafkah, pedagang masih mencari kebutuhannya nah, bagaimana cara kita memutusi mata rantai pandemi COVID-19 ini, pasti akan sia-sia sistim lock down itu,” tegas Syamsudin melalui telpon celulernya kepada media ini.
Jika masyarakat menginginkan terjadi lock down maka pemerintah daerah sudah menyiapkan dampaknya yaitu, persoalan ekonomi maka itu OPD terkait harus menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan.
“Jadi seharusnya lock down itu terjadi ketika skema untuk memutus mata rantai ini kita sudah siapkan, masyarakat tidak boleh keluar rumah tanpa terkecuali selama satu bulan tapi ini belum ada dan lock down ini atas desakan sekelompok orang maka tidak efektif,” tandasnya.
Untuk menyikapi desakan masyarakat yang terjadi maka Fraksi Persatuan Nasional Demokrat meminta kepada Gubernur Papua Barat segera menyurati DPR Papua Barat tentang anggaran yang dibutuhkan untuk menanggulangi virus COVID-19 dan bagaimana sistim pengelolaanya.
“Supaya kami bisa segera membahas dan menyepakati bersama tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) agar digunakan sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
Sementara menurut anggota fraksi NasDem DPR RI, Rico Sia bahwa, Papua Barat sangat rentang apa bila terjadi lock down maka kebutuhan dari luar tidak bisa masuk sehingga menambah persoalan baru.
“Jika suplay ekonominya, barang-barang dari luar tidak bisa masuk akibat lock down, kalau terjadi kelangkaan sembako maka muncul masalah kelaparan ataukah tiba-tiba membludak masa inkubasi 14 hari tapi dari sekarang sudah menutup pintu masuk transportasi maka bisa dibayangkan betapa seramnya apa yang akan terjadi,” tambahnya.
