TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT – Memasuki akhir bulan Maret Tahun 2023, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se Kabupaten Raja Ampat belum menerima Honor sejak pertama bertugas tanggal 4 Januari lalu. Honor mereka tertunggak selama dua bulan. Padahal sejumlah tahapan sudah dijalankan seperti tahapan perekrutan PPS, perekrutan Pantarlih serta tahapan pencoklitan data pemilih pun sudah dilaksanakan.
Selain PPD, penyelenggara tingkat bawah seperti PPS juga belum menerima hak yang sama sebagaimana mestinya, padahal tahapan pemilu 2024 sudah dijalankan pasca dilantik pada 28 Februari lalu.
Hal ini membuat wa grup PPD Pemilu 2014 Kabupaten Raja Ampat, Senin (20/03/2023) dijadikan tempat pelampiasan berbagai pertanyaan terkait pembayaran honor yang belum jelas, dari berbagai pertanyaan terkait honorium penyelenggara yang di lontarkan, Tak satu pun pertanyaan yang dijawab oleh KPU setempat.
Padahal yang ditanyakan dalam Wa grup PPD Pemilu 2024 adalah pembayaran honor yang belum ada kejelasan, ironisnya informasi minggu depan ini sudah sering di dengar oleh PPD dalam wa grup, setelah minggu berganti jawaban minggu depan lagi, yang jadi pertanyaan!, minggu depan mana yang dimaksudkan oleh KPU Raja Ampat..?
Salah satu PPD Raja Ampat yang namanya tidak disebutkan menyayangkan keterlambatan pembayaran honor menjelang bulan puasa yang waktunya tinggal menghitung jam.
“Minggu ini sudah masuk puasa kita ini butuh uang untuk kepala puasa. Masa Kamu (KPU Raja Ampat red) tidak pikir sampe di situ bagaimana. Tong tidak ribut kalau memang semua satu Indonesia yang belum dapat, ini yang lain sudah dapat masa kita Raja Ampat belum. Maksudnya apa…?,” ujarnya bertanya.
Meski demikian, Ia tidak mempermasalahkan keterlambatan honor dua bulan tersebut, menurutnya yang diperlukan adalah kejelasan dari KPU Raja Ampat yang pasti, bukan hanya janji minggu depan, setiap ditanya minggu depan. Minggu depan mana yang di maksudkan..?
“Minimal itu kasih kejelasan. Hanya jawab Minggu depan terus. Kalau belum ada bilang belum ada. Tidak usah bilang Minggu depan terus. Mau Minggu depan sampe kapan. Kalau kita tidak kerja boleh,” lanjutnya dalam grup PPD Pemilu 2024.
“kami minta penjelasan dari KPU mungkin ada kendala-kendala sampai kami PPD dan PPS sampai sekarang ini belum ada kepastian yang kami dapatkan, apa kendalanya sampai hak-hak kami terlambat, biar kami juga tidak bertanya-tanya,” ujar PPD yang lain.
Jawaban Sekretaris KPU Kabupaten Raja Ampat
Sementara itu, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat Sutini, S. IP, yang di konfirmasi mengatakan honor PPD sudah ada didalam rekening penampungan. Untuk selanjutnya proses di masukan ke rekening masing-masing PPD.
“Ade ketua, honor PPD sudah ada dalam rekening penampungan, tinggal kasih masuk ke rekening masing-masing,” ucap Sekretaris KPU dalam membalas pertanyaan via WhatsApp.
Dijelaskannya pembayaran honorer saat ini tidak seperti pada penyelenggara pemilu sebelumnya, ada proses yang berbeda dari tahapan pemilu sebelumnya, dijelaskan pula bahwa semua dokumen terkait pembayaran honor sudah di tanda tanganinya.
“saat ini tidak seperti yang lalu, semua perlu proses, saya sudah tanda tangan tadi,” bener Sekretaris KPU Raja Ampat.
Untuk PPS, Penerima Piagam Satyalancana Karya Sapta oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 ini menjelaskan data belum lengkap sehingga ada keterlambatan prosesnya.
“untuk PPS karena belum lengkap datanya makanya terlambat proses,” tutupnya.
