HMI Tuntut Ketua MUI PB dan Manokwari Dicopot, Ini Alasannya

Korlap Demo, Safwan Raharusun menyerahkan tuntutan kepada pengurus MUI Papua Barat di Halaman Kantor MUI PB, Jumat (22/5). (Foto : Ist)

Manokwari,TN–  Berawal dari pertemuan yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Manokwari untuk melakukan penjaringan bakal calon Wakil Bupati Manokwari di salah satu restoran di bilangan Jl Merdeka, Manokwari, Minggu (17/5) lalu.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manokwari, melakukan aksi protes yang digelar di halaman kantor MUI Papua Barat, Jumat (22/5) karena dinilai telah melecehkan marwah umat sehingga dipertimbangkan untuk dicopot.

Koordinator Lapangan, Safwan Ashari Raharusun dalam orasinya menegaskan aksi yang digelar oleh HMI Cabang Manokwari ini hanya semata-mata untuk meminta pertanggungjawaban oknum Ketua MUI terkait dengan proses penjaringan calon wakil bupati tersebut.

“Aksi yang kami lakukan, adalah bentuk kekecewaan kami sebagai anak dari lembaga ini, dan mereka (MUI) telah mengatasnamakan umat dan ormas Islam dalam pertemuan tersebut,” ujar Safwan, kepada Media.

Tidak hanya itu, dia juga menyayangkan, di dalam penjaringan tersebut, dihadiri oleh Ketua MUI Provinsi Papua Barat yang juga terlibat, dan mengambil bagian dari pertemuan tersebut.

“Olehnya itu, kami melihat sudah sangat jelas, lembaga yang mulia.  Dan sebagai cerminan dari umat sudah secara terang terangan ditunggangi oleh kepentingan politik dan golongan,” tuturnya.

Sementara itu, pihaknya menimbang, kedua tokoh yang mana sebagai cikal bakal umat Islam di Papua Barat dan Manokwari hari ini sudah tidak pantas menjadi contoh dan panutan.

“Berkaca dari pertemuan tersebut, kami meminta agar kedua Ketua MUI harus dengan jantan, untuk menyatakan sikap untuk mundur, karena sudah secara jelas menjadi motor penggerak partai politik,” tegasnya.

Sedangkan Pjs. Ketua HMI Cabang Manokwari, Rahmad Jaya menambahkan, dari segi sejarah berdirinya MUI itu. Tidak melihat adanya hasrat politik praktis atau politik kekuasaan dari para ulama.

“Lembaga MUI ini berdiri murni ingin melindungi umat, dan menasehati pemerintah, dengan adanya pertemuan yang digelar bersebut, maka kami menilai Kabupaten telah melupakan sejarah berdirinya MUI,” ujarnya. Rahmad menambahkan, jika tuntutan HMI tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi yang melibatkan ummat untuk terus mengawal, sehingga lembaga tersebut bersih dari politik praktis.